5 Poin Pertemuan Jusuf Kalla - AHY, Bahas Etika Politik hingga Koalisi
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta, Senin (15/4) malam. AHY bersama istri Anisa Pohan tiba sekitar pukul 20.10 WIB.
Dalam kunjungan itu, AHY didampingi Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya. Ia disambut JK bersama istrinya Mufidah Jusuf Kalla di depan pintu rumah. Saat bertemu AHY tidak lupa menyampaikan selamat ulang tahun pada JK yang berulang tahun ke-81 di hari itu.
Usai berbincang sejenak di depan rumah, JK mengajak AHY bersama rombongan masuk ke dalam rumah. Mereka melanjutkan diskusi di ruang tamu.
Dalam beberapa waktu terakhir, JK memang terlihat lebih sering menerima kunjungan politik dari pimpinan partai. Sebelum menerima AHY, JK juga telah menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Apa saja yang dibicarakan JK dan AHY dalam pertemuan singkat itu? Berikut beberapa poin yang dibahas
1. JK dan AHY Bicarakan Etika Politik
Dalam pertemuan itu Jusuf Kalla menyampaikan harapan agar para pemimpin muda memberikan contoh politik yang baik untuk masyarakat Indonesia. Hal itu menurut Jusuf Kalla penting demi memastikan terwujudnya demokrasi yang semakin kuat dan berdaulat.
Politikus senior Partai Golkar itu menjelaskan politik mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memajukan bangsa dengan cara demokratis.Walaupun dia telah pensiun dari kegiatan politik praktis, JK berpesan menjaga kedaulatan rakyat merupakan bagian dari kebijakan politik.
"Generasi muda juga bisa menjalankan politik," ujar JK.
2. Sikap Jusuf Kalla Soal Poros Koalisi Hadapi Pilpres
Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden 2024 mendatang beberapa poros politik untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terbentuk. Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang dikenal aktif saat pembentukan koalisi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Kini Anies Baswedan telah mendapat tiket calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan AHY disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pendamping Anies.
Menanggapi bursa penentuan cawapres, JK mengatakan dirinya tidak mencampuri urusan koalisi partai politik, jelang Pemilu 2024. Karena itu ia enggan berkomentar mengenai figur cawapres dan kans AHY untuk diusung.
"Itu adalah kewenangan dari para koalisi dan juga calon presiden," ujar JK.
3. Jusuf Kalla Harap Cawapres Anies dari Anggota Koalisi
Meski tidak berkomentar soal kandidat cawapres yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan di pilpres, JK mengatakan bahwa AHY merupakan figur yang kuat. Ia menyebut putra Susilo Bambang Yudhoyono itu punya kemampuan dalam memimpin. Namun menurut JK urusan menentukan cawapres tetaplah berada dalam kewenangan partai koalisi dan calon presiden yang telah diusung. Meski begitu ia mengatakan akan lebih baik bila calon wakil presiden tidak berasal dari luar.
“Sebaiknya cawapres dari anggota koalisi," jelas JK.
4. JK dan AHY Sepakat Tolak Intervensi Penguasa di Pilpres
Di urusan penentuan cawapres, JK juga berkomentar mengenai dinamika politik yang sedang berkembang. Ia menekankan pentingnya pemerintah yang tidak berpihak secara terbuka kepada salah satu calon yang akan ikut dalam kontestasi pilpres.
JK juga menegaskan kembali di masa Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik, untuk menentukan calon presiden selanjutnya. Menurut dia Mega dan SBY saat itu tidak mencampuri urusan kontestasi pilpres.
"Zaman ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik, untuk memilih ini dan itu. Jadi diberikan kepada partai,” ujar JK.
5. AHY Berharap Pemilu dan Pilpres yang Adil
Usai pertemuan, kepada awak media AHY menegaskan agar pemangku kepentingan di eksekutif membuka ruang dengan adil pada Pemilu 2024. Menurut dia pemerintah tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok dan memberi ruang yang sama untuk setiap warga negara.
"Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi," kata AHY.
Menurut dia, setiap warga punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Karena itu AHY menyebut siapapun yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat.
"Pemilu diadakan untuk menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat," ujar AHY lagi.
