Jokowi Sakit Batuk Empat Minggu Efek Polusi Buruk Jakarta
Presiden Jokowi menderita batuk selama empat minggu akibat polusi udara Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi mengajak para menteri untuk mencari solusi atas masalah polusi di Jakarta dalam waktu dekat.
"Presiden sendiri sudah batuk katanya hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di Istana Kepresidenan, Jakarta (14/8).
Penyebab Jokowi menderita batuk karena polusi ibu kota yang buruk. "Dokter menyampaikan, ada kontribusi udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata Sandiaga.
Oleh karenanya, Presiden meminta langkah konkret penyelesaian polusi udara dalam waktu satu minggu. "Saya sangat sepakat karena hampir tiap hari saya lari di ruang terbuka dan melihat kondisi kualits udara di Jakarta ini semakin tidak sehat," kata dia.
Sandiaga mengatakan perlu segera langkah tegas pemerintah menyelesaikan masalah polusi, seperti yang pernah dialami Beijing. "Baik dari aspek transportasi, maupun industri," kata dia.
Salah satu solusi yang dibahas dalam ratas yakni rencana memberlakukan kebijakan sistem hybrid working di DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25% sampai 75%. Namun Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (18/4)
WFH PNS DKI Jakarta
Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan work from home atau WFH bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang tinggal di luar Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan tersebut untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Pembatasan pekerja tersebut akan diberlakukan bagi PNS di bawah pemerintah daerah Jakarta. Heru berencana mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60 persen.
