Menakar Siasat Megawati Adang Koalisi Pendukung Prabowo di Pilpres
Dekati Pemilih Potensial
Mengenai semakin banyaknya partai yang mendukung Prabowo di Pilpres, Basarah mengatakan partainya tidak gentar. Dia menyebut PDIP tak hanya berpaku pada mencari dukungan partai tetapi fokus mengejar dukungan dari rakyat. Strategi PDIP ini mendapat tanggapan positif.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan meskipun hanya didukung dua partai parlemen, PDIP dan Ganjar bisa saja menang bila bisa mengelola pemilih. Ia menyebut langkah Ganjar yang turun ke basis pemilih Nahdlatul Ulama merupakan langkah yang tepat.Apalagi Ganjar turun dengan mendekati keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Kehadiran mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani Mbak Yenny Wahid, itu satu strategi politik yang canggih, mendekati basis massa Nahdlatul Ulama (NU)," kata Burhanuddin, Selasa (15/8).
Dia menjelaskan NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Hampir 50 persen orang Indonesia dekat dengan NU. Di saat yang sama, Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid merupakan salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Menurut Burhanuddin jika Ganjar mampu mendapatkan basis massa dukungan NU, sangat menentukan bagi kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.
"Bukan hanya representasi partai politik yang didekati Mas Ganjar atau PDIP, tapi representasi organisasi krusial, yang mungkin tidak merupakan representasi politik formal, tapi representasi umat Islam yang besar," ungkap Ganjar.
Lebih jauh Burhanuddin menjelaskan dalam konteks pemilihan presiden pengaruh aspek figur lebih dominan ketimbang pengaruh aspek kendaraan politik atau banyaknya dukungan partai politik terhadap calon tertentu. Karena itu strategi mendekati basis pemilih dinilai lebih efektif.
Ia menyebut meskipun saat ini Prabowo Subianto sudah mengantongi dukungan lima partai politik, empat di antaranya partai parlemen. Itu tidak serta merta membuat Prabowo menang mudah. Karena basis massa Golkar, PAN, PKB, bahkan Gerindra tidak serta merta memilih elit partai atau capres cawapres yang disepakati elit partainya.
Strategi jemput bola ke akar rumput menurut Burhanuddin tidak hanya berlaku untuk Ganjar tetapi juga calon lain seperti Anies Baswedan. Anies saat ini diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
“Kemampuan untuk mengkonsolidasi massanya, sekaligus mencuri basis dukungan dari partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu AS dalam memenangkan Pilpres 2024," kata Burhanuddin lagi.
Senada dengan Burhanuddin, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Surokim Abdus Salam menilai langkah poliitik koalisi gemuk pendukung Prabowo bisa saja berbalik menjadi simpati untuk PDIP. Apalagi bila kemudian PDIP bisa mencitrakan diri sebagai koalisi yang dikeroyok oleh banyak partai.
Ia mencontohkan dinamika politik yang terjadi menjelang pilpres 2014 saat Jokowi yang waktu itu jadi capres dikeroyok banyak partai yang mendukung Prabowo. “PDI Perjuangan akan kian mendapat simpati publik, jika terkesan dikeroyok dan sharing kekuatan yang vulgar dari pendukung Pak Prabowo," ujar Surokim.
Peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC) itu mengatakan saat ini pertumbuhan pemilih rasional Indonesia kian signifikan. Hal itu mengubah perilaku memilih secara drastis dalam pemilu ke depan. Karena itu partai menurut dia harus pintar menjaga perasaan publik agar senantiasa satu frekuensi.
"Kian vulgar akomodasi kepentingan partai-partai berbagi kekuasaan tanpa bisa menjelaskan secara memadai kepada publik, maka potensial akan selalu menjadi tanda tanya publik. Hal itu akan mempengaruhi citra koalisi sebagai tempat mencari aman dan perlindungan," ujarnya.
Surokim juga mengingatkan partai-partai untuk memastikan bahwa pilihan politik didasarkan pada keinginan memperjuangkan rakyat dan bukan berbagi kekuasaan. Ia menilai sejauh ini PDIP nampak sangat berhati-hati dan terlihat tidak agresif dalam membangun koalisi.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
