Kebijakan WFH PNS di Jakarta Belum Signifikan Turunkan Polusi Udara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklasifikasikan emisi polusi udara di Jakarta menjadi tujuh jenis. Ketujuh emisi tersebut adalah Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Karbon Monoksida (CO), Partikulat (PM10 dan PM2,5), BC, dan NMVOC.
Seluruh polutan tersebut mencemari Jakarta setara dengan 633.031 ton per tahun. Sektor manufaktur tercatat menjadi kontributor dominan dalam mengeluarkan emisi SO2, NO2, PM10, PM2,5, dan BC.
"Sektor transportasi memang jadi penyumbang terbesar polusi kualitas udara saat ini," katanya.
Asep menekankan kebijakan WFH yang diterapkan Pemprov DKI berbeda saat diterapkan selama pandemi Covid-19. Menurutnya, tujuan pemerintah saat ini membatasi pergerakan kendaraan di Ibu Kota, bukan pergerakan orang.
Oleh karena itu, Asep mengimbau masyarakat meningkatkan penggunaan transportasi umum bersamaan dengan kebijakan WFH. Maka dari itu, Asep juga telah merencanakan mitigasi jangka menengah dan panjang terkait polusi udara di Jakarta.
Asep memaparkan Pemprov DKI menargetkan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum, khususnya TransJakarta. Asep menargetkan penggunaan TransJakarta oleh masyarakat dapat menjadi 88% dari populasi pada 2023 dengan 1,1 juta perjalan per hari.
Kementerian Perhubungan mendata partisipasi transportasi umum di DKI baru sekitar 20%. Adapun, target partisipasi kendaraan umum akan ditingkatkan menjadi 90% pada 2024 dengan total perjalanan 1,2 juta kali. Terakhir, pada 2025 jumlah perjalanan ditingkatkan menjadi 1,5 juta kali.
