Demokrat Ungkap Riwayat Duet Anies-AHY hingga Kandas Disalip Muhaimin

Partai Demokrat menyatakan kekecewaan atas sikap Anies Baswedan yang dinilai telah memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Anies disebut telah mengkhianati komitmen untuk menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres di pemilihan presiden 2024. 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan keputusan memilih Muhaimin merupakan kesepakatan sepihak yang disetujui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Partai Demokrat menganggap langkah Surya Paloh dan Anies tersebut sebagai pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol," kata Teuku seperti dikutip, Jumat (1/9). 

Riefky pun menjelaskan awal mula bergabungnya tiga partai yang bersepakat menjalin kerjasama melalui KPP. Ia menyebut, meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden sejak 3 Oktober 2022, namun hingga 22 Januari 2023 belum mendapat rekan koalisi untuk memenuhi ambang batas parlemen atau presidential threshold 20%.

Setelah ada kesamaan pandangan soal pilpres, Anies kemudian bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 23 Januari 2023. Pertemuan itu kata Riefky berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat. 

“Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS," kata Riefky lagi.

Lebih jauh ia menjelaskan ajakan Anies itu disaksikan oleh empat orang dari Tim 8 yang menjadi tim inti pemenangan Anies di Pilpres. Riefky pun menyebut, Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi terbentuk pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai. 

Isu 6 Butir Kesepakatan Koalisi Perubahan dan Persatuan dalam Pilpres 

1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan;

2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres;

3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan;

4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan;

5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik;

6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan

Menurut Riefky usai terbentuknya koalisi, Demokrat semakin memantapkan posisi untuk mendukung Anies di Pilpres. Di sisi lain Demokrat terus melakukan konsolidasi untuk mendongkrak elektabilitas AHY sebagai bakal cawapres Anies. Keyakinan AHY akan dipilih menjadi cawapres menguat setelah pada 12 Juni Anies kembali menghubungi untuk membicarakan posisi cawapres. 

“(Anies) mengatakan kepada Ketum AHY, 'saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru  spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY',” kata Riefky.

Anies Pilih AHY jadi Cawapres

Riefky menjelaskan, dalam perjalanan penentuan cawapres oleh Anies  sesuai dengan kewenangan yang diberikan tiga pimpinan partai koalisi makin mengerucut. Riefky menyebut Anies pada 14 Juni 2023 telah memilih Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai cawapresnya. Kala itu, Anies beralasan memilih AHY lantaran memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama.

Pemilihan nama AHY itu kata Riefky telah disampaikan dan tak ada penolakan dari para petinggi tiga partai koalisi yakni Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. "Ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," kata Riefky.