Pimpinan ASEAN Sepakati Kerangka Kerja Ekonomi Biru di KTT
Pleno Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 menyepakati kerangka kerja ekonomi biru atau blue economy framework. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kerangka kerja tersebut merupakan hal baru di ASEAN.
Retno menjelaskan BEF merupakan salah satu dari sembilan dokumen yang diadopsi dalam sesi KTT tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia berniat untuk mengembangkan agenda terkait kemaritiman dalam waktu dekat.
"Jadi, ada pengakuan bahwa blue economy merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan," kata Retno di lobby Jakarta Convention Center, Selasa (5/9).
Retno menjelaskan pengadopsian kerangka kerja tersebut masuk dalam kolom tema Epicentrum of Growth. Adapun, kesembilan dokumen yang diadopsi pada sesi pleno KTT ASEAN ke-43 hari pertama adalah:
- Pengembangan inklusi disabilitas dan kemitraan untuk komunitas ASEAN yang tangguh
- Pendidikan dan pangan anak usia dini
- Pengembangan kesetaraan gender dan keluarga
- Ketangguhan keberlanjutan
- Perubahan iklim
- Pusat pertumbuhan ASEAN
- Ketahanan pangan dan nutrisi dalam merespon krisis
- Perjanjian kerangka kerja ekonomi digital
- Kerangka kerja ekonomi biru
Retno menyebutkan pemerintah Indonesia tahun ini mengembangkan agenda maritim dalam bentuk ASEAN Maritime Outlook. Dokumen kajian tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan ASEAN Maritime Forum yang digelar tiap tahunnya.
Retno mencatat bentuk lain pengembangan agenda maritim oleh pemerintah adalah percepatan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Retno mengatakan, kedua produk pengembangan maritim pemerintah Indonesia dicatat menjadi salah satu hasil dari sesi pleno KTT ASEAN ke-43.