Jawaban Prabowo Soal Politik Uang: Kalau Ada yang Bagi, Terima Saja
Calon lain adalah Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo dan Hanura. Sedangkan Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan yang terdiri dari Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Dalam adu gagasan bersama Najwa Shihab yang berlangsung di Universitas Gajah Mada itu ketiga calon presiden hadir dan menyampikan gagasan secara bergantian pada sesi terpisah. Anies di urutan pertama diikuti Ganjar dan terakhir Prabowo.
Pahami Makna Suap
Sikap permisif Prabowo agar rakyat boleh mengambil uang yang diberikan politikus mendapat pro dan kontra. Apalagi pernyataan itu tak sekali saja diungkap Prabowo. Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro meminta Prabowo Subianto untuk memahami makna suap dalam pemilu. Herdiansyah menilai Prabowo keliru karena gagal memahami esensi suap dalam pemilu (bribery).
“Apapun alasannya, pemberi maupun penerima secara simbiosis mutualisme terlibat dalam mata rantai politik uang. Pernyataan ini pertanda 'dangkalnya' pemahaman soal esensi politik uang,” ujar Herdiansyah seperti dikutip dari Antara.
Ia mengingatkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang selama ini membuat ongkos politik elektoral di Indonesia sangat mahal (high cost politics).Menurut dia pernyataan yang disampaikan Prabowo itu secara tidak langsung justru permisif terhadap praktik politik uang, termasuk serangan fajar.
“Saya pikir Prabowo mesti belajar kembali bagaimana politik uang itu bekerja. Jangan sampai justru membuat politik uang makin subur,” ujar Herdiansyah lagi.
Lebih jauh dosen Fakultas Hukum ini mengatakan ia khawatir pernyataan permisif Prabowo soal suap justru akan berdampak semakin membuat kesadaran publik kian terbelakang. Dia khawatir publik akan terus terjebak dengan pragmatisme politik, siapa yg bayar maka akan dipilih.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan bahwa sikap masyarakat yang menerima serangan fajar atau politik uang adalah sikap koruptif. Menurut Ali, pihak yang membagi-bagikan uang tersebut pasti akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya dengan cara korupsi.
"Kepada masyarakat, bahwa serangan fajar yang dimaksudkan, misalnya dengan bagi-bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan, itu tindakan koruptif," kata Ali Fikri.
Ali mengingatkan para politikus dan masyarakat untuk tidak terlibat dalam rantai korupsi. Selain itu menurut dia perlu ada kesadaran bersama mengenai bahaya dan dampak buruk perilaku koruptif.
