Jokowi Dianggap Kurang Serius Dorong PNS Netral Jelang Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo mengingatkan netralitas pegawai negeri sipil atau PNS selama Pemilu 2024 mendatang. Ia meminta PNS alias ASN tidak memihak salah satu calon presiden dan calon wakil presiden.
Jokowi mengancam bila ASN atau Pj Kepala Daerah yang terbukti tidak netral, Kepala Negara takkan segan mencopot jabatan mereka. “Saya evaluasi harian, hati-hati. Begitu bapak ibu miring-miring, saya ganti,” kata Jokowi saat pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad menyatakan pernyataan Jokowi ini tidak tercermin dari perilakunya. Dia mengkritik Jokowi kurang serius mengusung netralitas dengan membiarkan para pejabat publik di era Joko Widodo yang punya kuasa luar biasa dan terkait dengan Pemilu 2024.
“Jokowi harusnya enggak sekedar memberi ucapan, tapi juga memberi contoh, termasuk membangun sistem yang lebih baik soal netralitas,” kata Nyarwi dalam sambungan telepon dengan Katadata.co.id, Rabu (1/11).
Ada dua menteri yang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menkopolkam Machfud MD. Selain itu dua kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Solo Gibran Rakabuming. Nyarwi mengatakan posisi mereka akan menyulitkan anak buahnya yang berstatus ASN atau PNS untuk netral.
"Menteri dan pejabat kepala daerah itu pejabat publik, yang membawahi banyak ASN. Akan berdampak kepada ASN karena mereka harus loyal ke atasannya,” kata dia.
Berbeda dengan Nyarwi, pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menanggapi isu netralitas Jokowi ini dengan optimistis. Dia menyatakan netralitas bisa terjaga bila Jokowi mampu berdiri di tengah atau tak berpihak.
