DPR Wanti-wanti Polri Jaga Netralitas Selama Pemilu 2024
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepolisian untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 baik selama tahapan bergulir, hari pemilihan hingga proses penghitungan suara. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam Pemilu 2024, pada Rabu (15/11).
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman menyebut saat ini netralitas Polri belum nampak jelas di lapangan. Netralitas itu menjadi sorotan masyarakat terutama menjelang pelaksanaan pemilu.
"Netralitas polisi dalam Pemilu itu adalah sebuah utopia, itu hanya ideal saja nyatanya tidak," kata Benny.
Benny menjelaskan pentingnya netralitas didasarkan pada pengalaman tak mengenakkan yang dialami Partai Demokrat pada pemilu 2019. Karena itu ia mengingatkan agar kepolisian bisa menunjukkan komitmen yang lebih jelas dalam mengawal pemilu yang damai.
"Partai kami 2019 dibakar massa dan institusi polisi diam, ini kenyataan. Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," kata Benny.
Ungkapan lain diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wayan Sudirta. Ia meminta Polri meningkatkan profesionalisme saat memasuki tahun politik.
"Karena profesionalisme yang menurun di tahun-tahun politik dampaknya berbeda dengan profesionalisme ketika kita menangani lalu lintas, menangani kriminal, dan lain-lain," kata Wayan Sudirta.
Berkaitan dengan hal itu, Wayan pun meminta agar Polri secara tegas menolak kegiatan yang dapat mencoreng citra lembaga tersebut. Salah satu isu yang menjadi perhatian Wayan adalah adanya dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam penurunan baliho pasangan calon presiden calon wakil presiden.
"Jangan sampai ada pemasangan baliho dikerahkan dengan Polri. Jangan sampai itu dikaitkan," kata Wayan.
Kapolri Terbitkan Telegram Jamin Netralitas Polri
Di sisi lain, pada rapat tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Polri untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Telegram Nomor 2407/X/2023 tentang netralitas Polri.
