DPR Wanti-wanti Polri Jaga Netralitas Selama Pemilu 2024
Menurut Fadil terbitnya telegram itu menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga netralitas selama pemilu. Hal itu menurut dia diperlukan lantaran soal netralitas Polri merupakan isu yang mengemuka jelang pelaksanaan pemilu 2024. "Surat telegram tersebut dikeluarkan dengan tujuan mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Fadil.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut Fadil juga mengatakan kepolisian telah menyiapkan tiga operasi selama pengamanan pemilu. Operasi itu dimulai pada 19 Oktober 2023 dan berakhir pada 21 Oktober 2024.
Fadil memaparkan, operasi pengamanan akan dilakukan sejak tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, hingga pasangan terpilih akhirnya mengucap janji. Tiga operasi pengamanan tersebut yakni operasi Nusantara Cooling System, Mantap Brata, dan Kontijensi.
“Nusantara cooling system mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup, dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan,” kata Fadil.
Ia mengatakan, operasi Nusantara Cooling system dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya untuk mensukseskan operasi Mantap Brata yang dikepalai oleh Wakabareskrim Polri. Operasi ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu digelar dalam suasana aman, damai dan sejuk, khususnya di ruang siber.
Selanjutnya digelar operasi Mantap Brata yang merupakan pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu Serentak. Lalu operasi kontijensi yang bertujuan untuk penanganan gangguan nyata yang disebabkan oleh konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.
Kegiatan operasi Mantap Brata 2023-2024 mengerahkan 2/3 kekuatan Polri. Sedangkan, 1/3 personel lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.
“Dalam menyikapi kerawanan kontinjensi, Polri telah siapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, 115 personil Densus 88 Antiteror, dan 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi,” kata Fadil.
Tiga power on hand Kapolri yang dimaksud Fadil yakni Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial. Sedangkan aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan Aman Nusa III berisi tentang penanganan terorisme.
