Kontroversi Penggunaan Wolbachia di Indonesia untuk Perangi DBD
Ia juga menyoroti adanya kematian pada satu anak dan lima anak yang terkena Japanese encephalitis di Kulon Progo bulan ini. Daerah ini sebelumnya diintervensi nyamuk Wolbachia dan penelitiannya berhenti pada 2020.
“Makanya kalau ada program gitu, pemerintah harus transparan dan menjelaskan seluasnya pada masyarakat," katanya.
Pemda Bali
Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendera Jaya, sudah menunda penyebaran nyamuk dengan bakteri Wolbachia di Bali usai ada penolakan di masyarakat. Sebelumnya sebanyak 200 juta telur nyamuk dengan bakteri Wolbachia akan dilepaskan di Denpasar dan Buleleng pada 13 November 2023.
“Kami tidak ingin masyarakat terbelah karena ada penolakan, yang pro dan kontra ini harus diperbaiki dulu,” katanya, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengapresiasi pemikiran kritis masyarakat Bali. Ia menyoroti belum ada kajian komprehensif terkait penggunaan Wolbachia.
Rencana pemda ini menuai penolakan dari masyarakat sekitar, salah satunya Gladiator Bangsa yang sudah menyebar petisi. Menurut mereka, penyebaran jutaan nyamuk itu berdampak pada pariwisata karena penduduk Bali dan wisatawan harus menerima tambahan gigitan nyamuk.
Belum lagi, seekor nyamuk harus mendapat darah sebelum menghasilkan telur. Padahal setiap nyamuk betina memproduksi 100 telur sebanyak tiga kali selama hidup.
Kemudian mereka meminta kepastian siapa yang akan bertanggungjawab atas pelepasan nyamuk itu. Mereka pun menemukan adanya peningkatan ancaman DBD di Sri Lanka setelah pelepasan namuk pada 2021. Larva nyamuk hingga kasus DBD meningkat dua kali lipat di negara tersebut.
