Apakah Mungkin Rencana Pindah Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara Batal?
Meski demikian, menurut dia, pemerintah berikutnya tentu akan mempertimbangkan anggaran besar yang dibutuhkan untuk IKN. Ia justru khawatir, pemerintah berikutnya akan memilih untuk menahan pembangunan proyek sehingga akhirnya mangkrak. Apalagi, banyak investor yang sebenarnya masih ragu untuk berinvestasi.
"Tapi memang keputusannya tetap akan berada di tangah pemerintah berikutnya. IKN membutuhkan uang yang banyak dan apakah pemerintah nanti melihat ini prioritas," ujarnya.
Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai sulit bagi PKS untuk mewujudkan keinginannya agar Jakarta tetap jadi IKN. Pemindahan ibu kota negara sudah diatur dalam undang-undang, hingga aturan teknis atau pelaksana.
"Jadi agak sulit sebenarnya pemindahan ibu kota batal. UU ini juga lex specialis, tidak mengacu UU sebelumnya, jadi berbeda dengan UU Cipta Kerja yang sempat dibatalkan," kata dia.
Ia menilai pemindahan IKN saat ini menjadi komoditas politik. Namun, menurut dia, ada keputusan mendesak untuk pindah ibu kota negara berkaitan dengan ekologis, sosial, dan ekonomi. "Jadi kalau sudah tidak lagi masa pemilu, saya pikir sudah jalan," ujarnya.
