Bawaslu Sebut Pelanggaran Kampanye Didominasi Perusakan Alat Peraga
Pelanggaran konten internet yang ditemukan terdiri dari 3 jenis, yakni ujaran kebencian, hoaks dan dugaan pelanggaran pemilu.
Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian menjadi yang paling banyak dengan 124 konten. Sementara hoaks 1 konten, politisasi SARA sebanyak 1 konten, dan 8 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu.
"Terhadap temuan di atas, Bawaslu telah 3 kali melayangkan permohonan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo," kata Lolly.
Sengketa Peserta Pemilu
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Bawaslu telah menangani 13 permohonan sengketa proses antar peserta Pemilu pada tahapan kampanye.
Permohonan terjadi karena ada hak peserta yang dirugikan secara langsung pada tahapan proses pemilu. Adapun seluruh permohonan penyelesaian sengketa itu terjadi pada tingkat kecamatan di enam provinsi, yakni Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu dan Jawa Timur.
Bagja menjelaskan permohonan penyelesaikan sengketa antar peserta pemilu terjadi paling banyak di Makassar dengan 3 kasus. Disusul Kota Semarang 2 kasus, dan Kabupaten Bandung 2 kasus.
Persoalan serupa juga ditemui di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Mesuji, Kota Bengkulu dan Kabupaten Blitar dengan masing-masing 1 kasus.
Berdasarkan objek permasalahan, ujar Bagja, terdapat 6 tren sengketa proses antar-Peserta Pemilu, yakni alat peraga kampanye (APK) Caleg ditutupi APK Caleg lain. Kondisi ini terjadi di Makassar, Semarang, dan Kabupaten Bandung.
