Membanding Sikap Tiga Capres dalam Berantas Korupsi, Siapa Dukung KPK?
Menurut Prabowo gaji pejabat negara yang tinggi akan membuat tak membuka kesempatan untuk korupsi. "Ini yang saya anggap sebagai pendekatan sistemik dan pendekatan realistis," kata Prabowo.
Ia menilai saat ini banyak awak perusahaan BUMN yang gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, Dirjen, hingga Menteri yang tanggung jawabnya memegang anggaran negara hingga triliunan rupiah. Prabowo mengklaim hal itu telah diperhitungkan olehnya dan timnya sehingga dapat direalisasikan.
Tidak hanya itu, Prabowo juga mengusulkan jika perlu penindakan korupsi menerapkan metode pembuktian terbalik.
Komitmen Pemberantasan Korupsi Ganjar Pranowo
Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi KPK untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Calon wakil presiden nomor urut 3 itu menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap LHKPN dan pemberantasan korupsi.
Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi KPK untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.
"Cara pencegahan yang bagus dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat whistleblowing (pelaporan pelanggaran tindak pidana) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya," kata Ganjar.
Ganjar juga mengatakan ada dua poin penting agar sistem whistleblowing itu bisa berjalan optimal. Pertama adalah laporannya harus benar-benar anonim dan menyertakan alat bukti yang berdasarkan fakta.
Menurut Ganjar, whistleblowing yang terjaga anonimitasnya akan membuat masyarakat tidak ragu untuk melaporkan terjadinya penyimpangan, harta kekayaan yang tidak sesuai profil dan indikasi korupsi lainnya.
Ganjar menjelaskan semua regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi harus terus diterapkan dan diperkuat. "Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu," tuturnya.
Upaya lain yang menurut Ganjar perlu didorong dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia adalah perlunya digitalisasi sistem keuangan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi salah satu penangkal korupsi.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, transaksi tunai sulit dilacak, sehingga memerlukan pembatasan. "Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen, e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban," ujar Ganjar.
Selanjutnya, Ganjar mengatakan perlunya ada transparansi dalam setiap transaksi. "Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi.”
Lebih jauh dia mengatakan seorang pemimpin harus memimpin langsung pemberantasan korupsi di instansi yang dipimpinnya. Oleh karena itu penguatan kelembagaan juga harus dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Adapun hal lain yang menjadi perhatian Ganjar adalah KPK perlu menjaga independensi. Ganjar mengatakan, sangat penting bagi lembaga antirasuah untuk menjaga integritas agar tak dapat diintervensi oleh siapapun.
