Gerindra Sebut Narasi Larang Presiden Memihak di Pilpres Logika Salah

"Untuk menegakkan aturan tersebut kita punya penyelenggara Pemilu di bidang pengawasan yakni Bawaslu, untuk mengawasi kinerja Bawaslu kita punya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Habiburokhman lagi.

Berdasarkan hal itu, ia menyimpulkan tak perlu adanya kekhawatiran bila presiden condong ke salah satu paslon dalam Pilpres. Menurut dia selama Presiden bisa menjaga proporsionalitas dalam menunjukkan keberpihakan hal itu tidak menjadi soal. 

Presiden hadiri serah terima alutsista pesawat ke TNI (ANTARA FOTO/Galih Pradip)

Jokowi Singgung Hak Politik Presiden

Sebelumnya, Jokowi menyebut presiden maupun menteri berhak untuk ikut kampanye selama tak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi adanya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) pagi.

Jokowi menjelaskan presiden maupun menteri merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Berdasarkan hal itu, Jokowi pun beranggapan kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara tak terkecuali presiden dan menteri.

Pernyataan Jokowi itu mendapat reaksi beragam. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim menilai pernyataan itu bisa memancing perdebatan lantaran dinilai menimbulkan konflik kepentingan. 

“Tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain tentunya yang akan semakin kental,” ujar Chico.