Timnas AMIN Pertanyakan Keteladan Jokowi Soal Presiden Memihak Capres

Amelia Yesidora
24 Januari 2024, 19:03
AMIN
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.
Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said memberikan pidato politiknya pada acara Deklarasi Advokat Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1/2024).
Button AI Summarize

Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said mengaku terkejut atas pernyataan Jokowi terkait presiden boleh berpihak dalam pemilihan presiden. Menurut Sudirman nya hal ini berkebalikan atas ucapannya yang ingin ASN, Polisi, dan TNI bersikap netral. 

“Dan yang paling berisiko bagi saya adalah, kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik. Itu berbahaya untuk standar dalam bernegara,” kata Sudirman Said saat ditemui di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Rabu (24/1).

Ia menambahkan, kesalahan secara teknis bisa diperbaiki dengan cepat. Hal ini berbeda dengan sikap keteladanan, moral, dan etik, yang perbaikannya butuh waktu lama. Oleh sebab itu menurut dia risiko terbesar dari ucapan Jokowi ini adalah kerusakan norma. 

Lebih jauh ia mengatakan kepala negara harusnya menjadi teladan terbaik. Sayangnya Jokowi terlihat condong pada salah satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. 

“Kalau mau lebih terus terang, putranya ikut menjadi bagian kontestasi dan pasti arah (ucapannya) ke sana. Itu juga menjadi contoh buruk praktik demokrasi,” ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia ini. 

Menurut Sudirman, pandangan berbeda bisa saja terjadi bila Gibran, putra Jokowi yang menjadi pasangan Prabowo, maju secara baik-baik. Sudirman bilang, publik cenderung bisa menerima Gibran bila ia tidak dicalonkan dengan cara mengubah konstitusi hingga menggunakan bantuan pamannya di Mahkamah Konstitusi. 

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilu, termasuk jajaran menteri dan presiden. Meski begitu, Jokowi menekankan para pejabat pemerintahan yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara.

Jokowi menyampaikan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi, berdiri di depan Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (24/1). 

Reporter: Amelia Yesidora
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...