Deretan Pernyataan Mahfud MD Kritik Pemerintah dan Menteri
Hal itu disampaikan Mahfud untuk menjawab pertanyaan dari salah satu peserta yang menanyakan hal tersebut. “Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara,” katanya.
Mahfud menjelaskan, penyaluran Bansos terdapat dalam ketentuan hukum, sehingga bukanlah merupakan atas dasar kemurahan seseorang. Ia pun menjelaskan bahwa penyelenggara negara sehari-hari adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Itu kewajiban konstitusi Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi 'fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara', lalu diturunkan dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah. Bukan pemerintah sendiri. Jadi, itu bantuan negara,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung penyaluran Bansos yang masih belum tepat sasaran. Sebab, masih ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan Bansos malah tidak mendapatkannya, begitupun sebaliknya.
"Ada orang yang sudah mati masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, tidak lagi menjadi masyarakat miskin, sudah pergi dari desanya, masih dapat," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpandangan tidak tepatnya penyaluran Bansos bermuara dari persoalan administrasi kependudukan yang perlu diperbaiki. "Ini soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki," katanya.
Singgung Menteri Pakai Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pilpres 2024
Mahfud menyentil sikap menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Ia menyoroti pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik tersebut.
Menurutnya, tindakan itu merupakan dosa politik dan akan meracuni kalangan muda. Di sisi lain, Mahfud yang juga merupakan Menko Polhukam menegaskan ia tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye yang dilakoninya.
“Saya ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi cawapres masih merangkap jabatan, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memakai fasilitas negara atau tidak?” kata Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengungkapkan dirinya sudah tiga pekan tak menggunakan fasilitas negara meskipun masih berkantor di Kemenko Polhukam secara rutin. Ia pun menegaskan tugasnya sebagai Menko tak terganggu meskipun posisinya kini sebagai cawapres.
“Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas dan surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun cawapres,” kata Mahfud.
Lebih jauh ia mengatakan situasi berbeda justru ia nilai ditunjukkan menteri yang berada di kubu paslon lainnya. Meski begitu Mahfud tak secara spesifik menyebutkan kubu yang dimaksud. Menurut Mahfud, sikap yang ditunjukkan berbeda dengan apa yang ia lakukan.
“Situasinya tidak berimbang, pihak lain menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik sudah ikut tim sukses,” kata Mahfud.
Berdasarkan hal tersebut, Mahfud merasa sudah cukup memberikan contoh. Ia kemudian memutuskan akan mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Meski begitu ia tidak langsung mundur dari Kabinet Indonesia Maju, tetapi mencari waktu yang tepat sembari menjaga tugas negara di masa transisi.
