Ahok Nilai Penyaluran Bansos Jokowi Tak Sentuh Akar Masalah Kemiskinan
“Rakyat lebih baik terima duit cash. Tinggal lapor saja kalau duit lu kurang dari Rp 5 juta, kasih tahu pemerintah. Tinggal tunjukkan bukti dan tandatangan. Kalau kamu ngaku-ngaku atau nipu pemerintah, wajib ganti 10 kali lipat atau pidana. Ini bisa diawasi karena seluruhnya digital,” ujar Ahok.
Ahok mengakui penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu tugas negara untuk melindungi masyarakat. Namun, penerapan kebijakan yang belakangan masif dan berkepanjangan dianggap dapat melemahkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan diri. “Kalau pemerintah mau bantuan sosial trus ya biarin asal semua kebagian, tapi saya gak suka,” ujar Ahok.
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) makin gencar menyalurkan bansos pada tahun ini. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial alias perlinsos pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02% secara tahunan dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 443,5 triliun.
Besarnya angka ini tidak beda jauh dengan realisasi 2020 sebesar Rp 498 triliun karena untuk meredam dampak Covid-19. Namun seiring pemulihan ekonomi, dana perlinsos mulai susut pada 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun.
Memasuki tahun politik, anggaran perlinsos kembali naik. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) yang merogoh kocek Rp 11,25 triliun.
Alokasi anggaran itu disiapkan untuk BLT periode Januari, Februari dan Maret 2024. Sehingga jika dihitung dengan tambahan dana BLT pangan tersebut, maka anggaran perlinsos tahun ini kemungkinan akan naik menjadi Rp 508,05 triliun.
Bahkan berpotensi cetak rekor tertinggi dalam sejarah. Karena, Jokowi masih berkeinginan memperpanjang program BLT hingga Juni 2024. Sehingga Kemenkeu harus rela korbankan pos anggaran lain demi memuluskan bansos ini.
