Top News: Sri Mulyani soal Peralihan Anggaran, Ganjar Desak Hak Angket

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Indrawati mengingatkan pentingnya membahas sinkronisasi anggaran, untuk memuluskan proses peralihan pemerintahan.

Akan tetapi, Sri Mulyani enggan ikut terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah baru. Menurutnya, proses peralihan merupakan wewenang presiden.

Pesan Sri Mulyani mengenai singkronisasi anggaran merupakan salah satu artikel terpopuler dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id.

Selain singkronisasi anggaran, ketahui juga bagaimana proyeksi koalisi pendukung pasangan capres-cawapres, serta Ganjar Pranowo mengusulkan DPR menggulirkan hak angket.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Sri Mulyani Enggan Terlibat Bahas Anggaran dengan Pemerintahan Baru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya pembahasan sinkronisasi anggaran antara pemerintahan saat ini dengan pemerintah selanjutnya.

Namun, Sri Mulyani enggan ikut terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah baru.

Sri Mulyani mengatakan pentingnya sinkronisasi anggaran usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Israna Kepresidenan, Senin (19/2).

"Memang tidak terhindarkan, itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," kata Menkeu Sri Mulyani dikutip dari Antara.

Usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengaku memberikan sejumlah laporan kepada Jokowi, seperti terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN.

Selain itu, pihaknya juga mendapat arahan khusus dari Jokowi untuk menavigasi anggaran, terutama pada masa transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik.

2. Intip Manuver Emiten Jagoan Lo Kheng Hong CIMB Niaga Buyback Saham

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menyiapkan dana sebanyak Rp 500 juta untuk pembelian kembali (buyback) saham. BNGA merupakan salah satu saham yang dikoleksi investor kawakan Lo Kheng Hong.

Manajemen Bank CIMB Niaga menyebut jumlah saham yang akan dibeli kembali sebanyak 202.000 lembar yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

Transaksi tersebut akan direalisasikan pada 3 April 2024 mendatang dan direncanakan paling lama 12 bulan, terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Bank CIMB Niaga memastikan sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham sepenuhnya menggunakan dana internal perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum.

Tak hanya itu, sumber dana juga bukan berasal dari pinjaman dan atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

3. Daftar Program Prabowo - Gibran di Bidang Digital

Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pilpres 2024 versi quick count sejumlah lembaga survei. Apa saja program yang dijanjikan oleh pasangan ini?

Prabowo - Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan memiliki delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat.

Adapun, misi Prabowo-Gibran yang terkait dengan industri digital mulai dari pengembangan ekonomi digital, memberi kredit untuk startup milenial, memperkuat sumber daya manusia (SDM), yang berbasis pada sains dan teknologi, hilirisasi digital, hingga pemerintahan digital.

Ketahui lebih banyak mengenai program Prabowo-Gibran di bidang digital.

4. Nasdem dan PKB Diprediksi Gabung Prabowo, Oposisi Hanya PDIP dan PKS?

Sejumlah partai diprediksi masuk koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di masa depan. Beberapa partai seperti Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diproyeksikan akan bergabung.

Hal ini membuka kemungkinan kursi oposisi hanya tersisa untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kalau kita lihat, Nasdem dan PKB tak punya DNA oposisi," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin kepada Katadata.co.id, Senin (19/2).

PPP juga disebutnya berpotensi bergabung jika lolos ambang batas parlemen. Ini karena suara PPP terlalu kecil untuk berperan sebagai oposisi ataupun penyeimbang.

5. Ganjar Dorong Hak Angket soal Kecurangan Pemilu, Ini Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang mendorong hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2024.

Jokowi mengatakan langkah itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. "Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi usai memberikan sambutan di Puncak Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara pada Selasa (20/2).

Usulan untuk menggulirkan hak angket DPR berawal dari sikap calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo. Ganjar mendorong partai politik pengusungnya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar menggunakan hak penyelidikan DPR.

Langkah tersebut digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu atas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.