Top News: MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4%, Nasdem Terima Uang SYL

Aryo Widhy Wicaksono
1 Maret 2024, 05:25
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Button AI Summarize

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional, tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan melanggar konstitusi.

Dalam putusannya, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen tersebut dihapuskan sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.

Menurut MK aturan itu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Keputusan MK terkait parliamentary threshold menjadi salah satu artikel terpopuler, dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga alasan mengapa Jakarta dicoret dari ajang Formula E, serta Partai Nasdem yang mengakui terima uang dari Tersangka kasus korupsi Syarul Yasin Limpo.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4% Harus Dihapus Sebelum Pemilu 2029

https://katadata.co.id/berita/nasional/65e05f6878d16/putusan-mk-ambang-batas-parlemen-4-harus-dihapus-sebelum-pemilu-2029

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dihapuskan sebelum Pemilu 2029.

Mahkamah menilai aturan itu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Hal itu merupakan putusan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Kamis (29/2). Permohonan tersebut diajukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029

2. Jakarta Dicoret dari Gelaran Formula E 2024, Jakpro Jelaskan Alasannya

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya. Keputusan itu juga telah diambil sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kami mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujar Ivan.

Lebih jauh ia mengatakan pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...