Cina Kritik Bantuan Militer AS Senilai Rp 130,1 Triliun ke Taiwan

Pemerintah Cina mengkritik pengesahan undang-udang terkait paket bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Taiwan karena dinilai melanggar prinsip "Satu Cina". Bantuan yang diberikan ke Taiwan mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 130,13 triliun (kurs: Rp 16.267 per dolar AS).

"Cina dengan tegas menolak AS mengesahkan undang-undang paket bantuan militer yang berisi konten negatif terhadap Cina. Kami telah mengajukan protes serius ke AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing, Cina sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (30/4).

Presiden AS Joe Biden menandatangani paket bantuan perang untuk Ukraina, Israel, Taiwan dan Indo-Pasifik senilai US$ 95 miliar pada Rabu (24/4) setelah undang-undang itu disepakati Kongres AS.

Paket bantuan ini terdiri atas US$ 61 miliar bantuan perang untuk Ukraina, US$ 26 miliar dialokasikan ke Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza dan US$ 8 miliar untuk Taiwan serta sekutu AS di wilayah Indo-Pasifik guna mengantisipasi ancaman yang semakin meningkat.

Lin menilai, paket bantuan ini melanggar kedaulatan Cina, terutama bantun militer dalam jumlah besar ke Taiwan. "Ini melanggar prinsip 'Satu Cina; dan tiga komunike bersama Cina-AS, serta mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," kata Lin.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dianggap menihilkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan sehat dengan menyerang perusahaan-perusahaan negara lain atas nama "keamanan nasional" yang kembali menunjukkan sifat hegemonik dan intimidasi AS.

"AS menganjurkan sanksi terhadap Cina dengan mengabaikan besarnya upaya yang telah dilakukan Cina untuk membantu AS mengatasi krisis fentanil," kata Lin.

Mendesak AS untuk Hormati Kepentingan Cina

Undang-undang ini juga memberikan sanksi sepihak dan yurisdiksi jangka panjang atas hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara Cina dan Iran berdasarkan kerangka hukum internasional yang dapat menciptakan hambatan serius bagi kerja sama Cina-AS di bidang terkait.

"Kami mendesak AS untuk menghormati kepentingan Cina dan tidak menerapkan pasal-pasal negatif mengenai Cina. Jika tidak, Cina akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan kami," ujar Lin.

Selain itu, Lin juga menegaskan bahwa Cina tidak pernah melakukan apapun untuk mengobarkan api atau mencari keuntungan dari krisis Ukrainia.

"Posisi Cina terbuka dan kami berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian dan mengupayakan penyelesaian lewat jalur politik atas krisis ini," kata Lin.

Untuk itu, menurut Lin, Cina berhak atas perdagangan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara di dunia, termasuk Rusia, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

"AS terus mengalirkan amunisi ke Ukraina, sambil menyalahkan perdagangan kami dengan Rusia. Sudah cukup jelas siapa sebenarnya yang mengobarkan api dan memperburuk krisis ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Cina mendesak AS untuk berhenti memfitnah, menekan, dan mengkambinghitamkan Cina serta berhenti menyerang perusahaan-perusahaan Cina dengan sanksi yang tidak sah.

Seperti diketahui, paket bantuan perang untuk Ukraina mencakup bantuan pertahanan udara, peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan persenjataan lain untuk menopang pasukan Ukraina yang telah mengalami penurunan seiring kemenangan yang diraih Presiden Rusia Vladimir Putin dalam berbagai pertempuran.

Selain bantuan persenjataan, Biden juga memberikan paket bantuan perang mencakup peningkatan sekitar satu miliar dolar AS dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza yang menderita akibat perang Israel-Hamas.