Cina Kritik Bantuan Militer AS Senilai Rp 130,1 Triliun ke Taiwan

Ferrika Lukmana Sari
30 April 2024, 13:28
Cina
ANTARA/Desca Lidya Natalia
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian
Button AI Summarize

Pemerintah Cina mengkritik pengesahan undang-udang terkait paket bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk Taiwan karena dinilai melanggar prinsip "Satu Cina". Bantuan yang diberikan ke Taiwan mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 130,13 triliun (kurs: Rp 16.267 per dolar AS).

"Cina dengan tegas menolak AS mengesahkan undang-undang paket bantuan militer yang berisi konten negatif terhadap Cina. Kami telah mengajukan protes serius ke AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing, Cina sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (30/4).

Presiden AS Joe Biden menandatangani paket bantuan perang untuk Ukraina, Israel, Taiwan dan Indo-Pasifik senilai US$ 95 miliar pada Rabu (24/4) setelah undang-undang itu disepakati Kongres AS.

Paket bantuan ini terdiri atas US$ 61 miliar bantuan perang untuk Ukraina, US$ 26 miliar dialokasikan ke Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza dan US$ 8 miliar untuk Taiwan serta sekutu AS di wilayah Indo-Pasifik guna mengantisipasi ancaman yang semakin meningkat.

Lin menilai, paket bantuan ini melanggar kedaulatan Cina, terutama bantun militer dalam jumlah besar ke Taiwan. "Ini melanggar prinsip 'Satu Cina; dan tiga komunike bersama Cina-AS, serta mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," kata Lin.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dianggap menihilkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan sehat dengan menyerang perusahaan-perusahaan negara lain atas nama "keamanan nasional" yang kembali menunjukkan sifat hegemonik dan intimidasi AS.

"AS menganjurkan sanksi terhadap Cina dengan mengabaikan besarnya upaya yang telah dilakukan Cina untuk membantu AS mengatasi krisis fentanil," kata Lin.

Mendesak AS untuk Hormati Kepentingan Cina

Undang-undang ini juga memberikan sanksi sepihak dan yurisdiksi jangka panjang atas hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara Cina dan Iran berdasarkan kerangka hukum internasional yang dapat menciptakan hambatan serius bagi kerja sama Cina-AS di bidang terkait.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...