Menteri Agus Sebut Akan Berikan Insentif untuk Kendaraan Bus Listrik
Kementerian Perindustrian memastikan pemerintah akan memberikan insentif bagi pengusaha maupun pemerintah daerah yang membeli bus listrik. Hanya saja, implementasi waktu pemberian insentif tersebut belum bisa dipastikan mengingat rancangan insentifnya masih digodok.
“Bus listrik kita pastikan dapat insentif,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam Konferensi Pers dan Seminar Outlook Industri 2023, di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Agus mengatakan, kebijakan insentif untuk bus listrik tersebut dikeluarkan bukan hanya untuk mendorong percepatan industri berbasis listrik di Indonesia saja, namun juga karena biaya pembelian harga bus listrik yang cukup tinggi.
"Rata-rata per unit harga bus listrik Rp 1,3 miliar, tapi karena ini adalah kepentingan publik, tentu akan menjadi perhatian kita," ujar Agus.
Selain itu, dia mengatakan, adapun untuk besaran insentif tersebut belum bisa ditentukan secara pasti dan rinci. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut diambil berdasarkan benchmarking (standar atau acuan) dari beberapa negara yang sudah lebih maju dalam penggunaan mobil listrik di negara masing-masing,
“Kita pelajari kenapa negara ini populasi mobil listriknya tinggi sekali ya, bus ini ini sedang kita pelajari berapa besar insentifnya,” ujarnya.
Sementara itu, Agus menjelaskan, jika insentif mobil dan motor listrik diberikan kepada konsumen atau pembeli, namun untuk insentif bus listrik akan diberikan kepada para pengusaha bus atau pemerintah daerah setempat.
“Kalau bus kan pembelinya bukan masyarakat, tapi pengusaha atau Pemda. Nah ini yang akan kita hitung insentifnya secara berbeda,” ujar Agus.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga turut mendukung pengembangan bus listrik yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi. Pengembangan pertama yaitu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Adapun, pengembangan kedua yaitu membuat baterai yang lebih kecil dan lebih ringan. Dengan demikian, bus listrik buatan dalam negeri ini bisa lebih kompetitif. “Bus ini nantinya bisa kita gunakan untuk dalam negeri dan juga bisa kita ekspor,” tuturnya.
Meski masih sedikit jumlahnya, beberapa kendaraan listrik sudah mulai beroperasi. Berdasarkan catatan Korlantas Polri yang dihimpun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai September 2020 lalu, terdapat hampir 1.500 unit kendaraan bermotor listrik yang mengaspal di jalanan raya Jabodetabek.
Selanjutnya: Insentif Mobil Listrik >>
Sementatara itu, pemerintah juga sedang melakukan finalisasi untuk menghitung pemberian insentif mobil listrik. Insentif tersebut akan diberikan kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik buatan pabrik di Indonesia. Namun demikian, Menteri Agus mengatakan belum bisa memastikan kapan insentif mobil listrik tersebut akan disalurkan.
“Jadi time frame atau kerangka waktunya belum ada, saya harus berkata jujur. Kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR karena menyangkut atau berkaitan dengan anggaran 2023. Sehingga nanti bicara dengan DPR bagaimana kita bisa menyisir, berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan tentu basisnya kekuatan fiskal,” ujar Agus.
Agus mengatakan, perumusan insentif kendaraan listrik tersebut belum diketuk, atau belum dapat dipastikan. Menurutnya, rapat pertama untuk membahas insentif kendaraan listrik tersebut diprediksi baru akan terlaksana pada minggu pertama Januari 2023.
“Barangkali awal atau minggu pertama pada Januari 2023, yang akan dikoordinir oleh Menteri Perekonomian, kemudian setelah pemerintah menyepakati satu formulasi baru kita berbicara dengan DPR,” ujar Agus.
Agus menegaskan, nantinya yang akan mendapatkan insentif tersebut hanya mereka yang mempunyai pabrik mobil listrik di Indonesia.
Ia menjelaskan, keuntungan pemerintah dalam mengumumkan rencana pemberian insentif secara konsisten adalah upaya pemerintah menekan industri otomotif lain untuk berinvestasi kendaraan listrik di Indonesia.
Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa anggaran subsidi mobil listrik tersebut juga belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBN 2023. Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas skema subsidi kendaraan listrik.
"Memang kebijakan fiskalnya belum ada, tapi kan ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita ambil, di anggaran 2023 memang belum ada," ujarnya.
Dia juga belum mau memberikan tanggapan apakah subsidi mobil listrik tersebut akan membebani APBN atau tidak. Menurut Agus, pemerintah nantinya akan meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait insentif kendaraan mobil dan motor listrik, "Sedang pemerintah bahas," ujarnya singkat.
Tak hanya itu, Agus menyebut bahwa insentif untuk kendaraan mobil listrik diperkirakan sebesar Rp 80 juta, sedangkan kendaraan motor listrik sebesar Rp 8 juta. Sementara subsidi pembelian mobil hybrid Rp 40 juta, dan motor konversi Rp 5 juta. "
Semuanya masih kita bahas mulai dari angkanya tapi kira-kira segitu insentifnya," ujarnya.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan tren penjualan mobil listrik di pasar domestik menguat signifikan mulai kuartal III 2022, seperti terlihat pada grafik.
Mobil listrik yang mencatatkan penjualan wholesale tertinggi adalah Wuling Air EV Long Range. Mobil listrik berukuran mini dengan kisaran harga Rp 295 juta ini terjual sebanyak 1.492 unit pada November 2022.
