Preseden ini dapat menjadi acuan pemerintah untuk menyesuaikan kembali garis kemiskinannya. Apalagi jika Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini disebabkan, Indonesia tidak mungkin mendapat status tersebut dengan mempertahankan garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah.

Penelitian Dean Jolliffe dkk. (2022) juga menunjukkan garis kemiskinan Indonesia lebih mendekati negara-negara berpenghasilan rendah. Meskipun status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Peneliti SMERU Research Institute Asep Suryahadi mengatakan, pemerintah dapat menaikkan garis kemiskinan pada akhir periode pemerintahan. Hal ini terutama jika target menghapus kemiskinan ekstrem tercapai pada 2024.

“Idealnya begitu. Garis kemiskinan baru dihitung mulai oleh pemerintahan baru, tapi garis kemiskinan lama tetap masih dihitung untuk 1 sampai 2 tahun,” kata Asep.

Menaikkan garis kemiskinan ini pun tidak langsung menaikkan anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial Indonesia di atas kertas sudah menyasar 40% penduduk dengan berpenghasilan terendah, jauh lebih tinggi dari persentase orang miskin dengan standar $3,2 PPP sekalipun.

Ini berarti anggaran perlindungan sosial tidak hanya untuk warga miskin, tetapi juga warga rentan miskin. Kementerian Sosial juga berencana memperluas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 40% menjadi 60%.

Meski begitu, anggaran perlindungan sosial ini perlu lebih fokus ke masyarakat rentan miskin alih-alih mengentaskan kemiskinan sesuai dengan saran Bank Dunia. Anggaran perlindungan sosial juga perlu diarahkan untuk dapat mengurangi ketimpangan.

Bank Dunia mencatat kebijakan fiskal Indonesia hanya berdampak terbatas dalam mengurangi ketimpangan selama ini. Ketimpangan di Indonesia hanya menurun sekitar 3 poin koefisien gini melalui kebijakan fiskal.

Capaian ini masih lebih rendah dari sebagian besar negara berpenghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Sebagian besar negara tersebut dapat mengurangi ketimpangan 5 sampai 15 poin koefisien gini lewat kebijakan fiskalnya.

Referensi

Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah. (Akses 17 Mei 2023)

Jolliffe, Dean. dkk. 2022. “Assessing the Impact of the 2017 PPPs on the International Poverty Line and Global Poverty”. Policy Research Working Paper. World Bank. (Akses 17 Mei 2023.

Kementerian Keuangan. Reformasi Perlindungan Sosial, Tidak Sekedar Harapan. (Akses 19 Mei 2023)

OECD, Purchasing power parities (PPP). (Akses 19 Mei 2023)

World Bank. 2023. Indonesia Poverty Assessment: Ringkasan Eksekutif. (Akses 15 Mei 2023)

World Bank. 2023. Poverty and Inequality Platform. (Akses 17 Mei 2023)

---------------

Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kami periksa datanya, sampaikan melalui email: cekdata@katadata.co.id.