Cek Data: Bagaimana Kekayaan Indonesia Meroket di Era Jokowi?
Laporan Tempo pada 2005 mencatat ekuitas negatif ini karena pemerintah belum selesai merevaluasi seluruh aset milik negara. Departemen Keuangan bahkan menyebut masih ada aset yang dinilai Rp1.
Pertumbuhan liabilitas pemerintahan era SBY juga lebih rendah dibandingkan dengan era Jokowi, yaitu sebesar 114,85%. Utang ini meningkat dari Rp1.349 triliun pada 2004 menjadi Rp2.898,4 triliun pada 2014.
Sementara, pertumbuhan liabilitas Jokowi lebih besar yaitu 201,6%, dari Rp2.898,4 triliun pada 2004 menjadi Rp8.741,9 triliun pada 2022. Adapun proporsi liabilitas sebesar 2,5 kali dari ekuitas negara.
Lantas, apakah posisi liabilitas tinggi ini berbahaya? Per April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.849,8 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 38,15%.
Rasio utang terhadap PDB tersebut masih lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB negara-negara berkembang dan kelas menengah yang sebesar 68,84% menurut Dana Moneter Internasional (IMF).
Lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings juga memberi peringkat BBB dengan outlook stabil untuk kualitas kredit Indonesia pada 14 Desember 2022. Peringkat BBB berarti ekspektasi risiko gagal bayar utang masih rendah.
Referensi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. LKPP – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (Akses 15 Juni 2023)
JDIH. 2017. “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara”. (Akses 15 Juni 2023)
Koran Tempo. 14 November 2005. “Kekayaan Negara Negatif Rp 497 Triliun”. (Akses 19 Juni 2023)
International Monetary Fund. 2023. “Fiscal monitor”. (Akses 19 Juni 2023)
Fitch Ratings. 14 Desember 2022. “Fitch Affirms Indonesia at 'BBB'; Outlook Stable”. (Akses 19 Juni 2023)
---------------
Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kami periksa datanya, sampaikan melalui email: cekdata@katadata.co.id.
