Cek Data: Anies Janji Turunkan Rasio Utang Jadi 30%, Bisa Tercapai?

10 November 2023, 13:54

Antara

Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar mendaftar sebagai capres dan cawapres di KPU (19/10)

Jokowi sebenarnya sempat menargetkan rasio pajak 16% ketika baru terpilih sebagai presiden pada 2014. Dua periode berlalu, target ini tidak tercapai. Rasio pajak bahkan turun dari 10,8% pada 2014 menjadi 10,4% pada 2022.

Rasio pajak Indonesia rendah ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan bahkan Timor Leste. Perbedaan semakin jauh ketika dibandingkan dengan negara-negara maju Asia Pasifik seperti Jepang, Korea, dan Australia.

Pasangan calon Anies-Muhaimin mengusulkan adanya Badan Penerimaan Negara yang bertanggung jawab langsung ke presiden untuk memperbaiki rasio pajak. Badan ini akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang lepas dari Kementerian Keuangan.

Lagi-lagi, ini bukan ide baru. Jokowi juga pernah mengkaji pemisahan DJP dan DJBC dari Kemenkeu pada 2014. Namun, ide ini juga tidak terwujud hingga tahun kesembilan Jokowi memimpin. Anies perlu menjabarkan rencana konkret untuk bisa mewujudkannya dalam lima tahun.

Administrasi memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi DJP untuk meningkatkan rasio pajak. Rencana strategis (renstra) DJP mencatat hanya ada satu pegawai pajak untuk 7.742 penduduk Indonesia. Rasio ini lebih rendah dari Malaysia yang rasionya satu banding 3.229 dan Singapura yang rasionya satu banding 2.845.

Meski begitu, membuat Badan Penerimaan Negara juga tidak menjamin adanya perbaikan dalam hal kapasitas pegawai pajak ini. Peningkatan jumlah pegawai pajak juga tidak dicantumkan dalam visi-misi Anies-Muhaimin.

Penelitian mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dkk. (2020) menyebut perubahan administrasi pajak memang dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, tawaran solusi penelitian tersebut bukan mengubah struktur DJP.

Penelitian Chatib Basri menawarkan solusi perubahan administrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak perusahaan. Perubahan ini dalam bentuk memindahkan pembayaran pajak perusahaan besar di daerah ke kantor pelayanan pajak (KPP) madya khusus.

KPP madya khusus dengan jumlah pegawai pajak yang lebih banyak dapat meningkatkan pendapatan pajak perusahaan lebih dari dua kali lipat. Perubahan administrasi ini setara dengan meningkatkan tarif pajak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut hingga 8%.

Di sisi lain, struktur ekonomi Indonesia yang bergantung komoditas seperti tambang dan pertanian, serta dominasi UMKM berpengaruh terhadap rendahnya rasio pajak. Ketergantungan komoditas membuat penerimaan pajak sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas.

Pertanian yang menyumbang 12,8% terhadap PDB pada 2019 tercatat hanya berkontribusi terhadap pajak sebesar 1,9%. Ini karena sebagian besar petani memiliki pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sebesar Rp 54 juta per tahun.

Lalu, dominasi UMKM berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena sektor ini mendapat fasilitas pajak secara luas. Ini termasuk pemberlakuan tarif pajak penghasilan (PPh) khusus sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sebagai catatan, 99% pelaku usaha Indonesia berstatus UMKM.

Alasan-alasan ini menunjukkan peningkatan rasio pajak tidak serta-merta dengan membuat lembaga baru. Perlu ada perubahan struktural dalam ekonomi dan administrasi perpajakan Indonesia.