Pemprov Banten Dapat Izin Menkes, 3 Wilayah di Tangerang Segera PSBB

Pemprov Banten dapat izin Menkes. PSBB diterapkan di kota Tangerang, kabupaten Tangerang maupun Tangerang Selatan.
Desy Setyowati
12 April 2020, 18:31
Pemprov Banten Dapat Izin Menkes, 3 Wilayah di Tangerang Segera PSBB
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.
Ilustrasi, polisi melakukan imbauan kepada pengendara mobil untuk dapat mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Menteng, Jakarta (11/4/2020).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat izin Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini akan diterapkan di tiga wilayah yakni kota Tangerang, kabupaten Tangerang maupun Tangerang Selatan.

“Menetapkan PSBB di kota Tangerang, kabupaten Tangerang maupun Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,” demikian dikutip dari keputusan menteri Kesehatan tersebut, Minggu (12/4).

Ada beberapa pertimbangan Terawan dalam memberikan izin penerapan PSBB di Banten. Pertama, penyebaran kasus virus corona di tiga wilayah tersebut cukup signifikan.

Kedua, PSBB diterapkan berdasarkan hasil kajian epidemiologi. Selain itu, merujuk pada kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta lainnya.

Advertisement

(Baca: Susul Jakarta dan Jabar, Pemprov Banten Ajukan Status PSBB Hari Ini)

Juru bicara penanganan nasional Covid-19 Achmad Yurianto sempat menyampaikan bahwa Pemprov Banten mengajukan status PSBB hari ini. “Kami harap hari ini disetujui,” kata dia saat video conference di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada siang, hari ini (12/4).

Yurianto menilai, jika status PSBB Banten disetujui maka penanganan pandemi corona menjadi lebih terintegrasi. “Memudahkan kami mengendalikan (pandemi) dalam aspek epidemologi,” kata dia.

Sebab, pembawa Covid-19 merupakan manusia. Karena itu, pergerakan manusia dibatasi guna meminimalkan penyebaran pandemi corona.

(Baca: Pengajuan PSBB Tangsel, Kota dan Kabupaten Tangerang Masih Terganjal)

“Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ditujukan dalam rangka mengendalikan itu. Maka, kontak dekat dan transmisi lokal bisa dikontrol semaksimal mungkin supaya penyebaran ini bisa kita selesaikan bersama-sama,” kata Yurianto.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan pasokan logisik, sarana kesehatan dan jaminan sosial tersedia meski PSBB diterapkan. Selain itu, transportasi diatur. Pemerintah juga menyediakan jarring pengaman sosial yakni bantuan sosial (bansos).

DKI Jakarta lebih dulu menerapkan PSBB yakni sejak akhir pekan lalu (10/4). Lalu Bogor, Depok, dan Bekasi akan melakukan PSBB mulai Rabu (15/4) pekan depan.

(Baca: PSBB Bogor, Depok & Bekasi Mulai 15 April, Ridwan Kamil Beri 7 Bansos)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait