Panggil 5 Pejabat, Jokowi Makin Serius Atasi Pinjol Ilegal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil setidaknya lima pejabat terkait pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kepolisian menyiapkan sejumlah strategi untuk memperketat ruang gerak pinjol ilegal.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, selain dirinya, ada empat pejabat yang dipanggil oleh Presiden Jokowi. Mereka yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Plate, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Wimboh menyampaikan, pertemuan tersebut membahas tentang pinjol ilegal. “Di lapangan, ada banyak sekali produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar di OJK,” katanya usai rapat terbatas (ratas) di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (15/10).
Ia mencontohkan, pinjol ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan cara yang mudah dan cepat. Namun, penagihannya tidak sesuai peraturan.
Pada kesempatan berbeda, Johnny menyampaikan bahwa rapat tersebut juga membahas tentang tata kelola pinjaman online. “Bapak Presiden menekankan bahwa ini harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, mengingat ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian atau akun di dalam aktivitas kegiatan financial technology (fintech),” katanya.
Nilai transaksi dari fintech pinjaman juga disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 260 triliun. Dengan besarnya potensi ini, ada banyak masyarakat yang rentan diincar pinjol ilegal.
