RI Dinilai Bisa Cari Dukungan G20 untuk Target Nol Emisi pada 2060
Pemerintah menargetkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Sebagai tuan rumah gelaran G20, Indonesia dinilai bisa mencari dukungan dari negara-negara yang hadir untuk mencapai target ini.
Apalagi, terdapat kelompok kerja Energy Transition Working Group (ETWG) dalam pertemuan G20 di Indonesia. Kelompok ini berfokus pada isu transisi energi dengan mengidentifikasi tiga masalah utama yakni aksesibilitas, optimalisasi teknologi, dan pendanaan.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim,” kata Project Manager CASE – IESR Agus P Tampubolon, dalam diskusi IESR: Akses, Teknologi, dan Pendanaan Transisi Energi di Hotel Aone, Jakarta, pekan lalu (14/4).
Ia menyampaikan, akses masyarakat Indonesia terhadap energi terbarukan masih rendah. Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap misalnya, dibanderol lebih dari Rp 10 juta per kilo watt peak (kWp).
Alhasil, PLTS atap rata-rata digunakan oleh masyarakat berpenghasilan besar. Padahal, masyarakat perdesaan yang belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN, semestinya bisa memanfaatkan PLTS atap.
“Yang menjadi fokus yakni bagaimana mengurangi konsumsi minyak bumi dan gas (migas). Itu memang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dan butuh waktu,” kata Agus.
Beberapa tahun lalu, saat mendampingi pendonor ke daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agus menemukan desa yang seluruh sumber energinya berasal dari PLTS. Fasilitas ini dibangun oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
"Wilayah itu jauh dari listrik PLN. PLN baru bisa masuk dalam beberapa tahun ke depan. BUMDES memasang PLTS di suatu tempat dan nanti orang-orang datang ke tempat untuk mengisi daya lampu," ujar Agus.
