Pelaku E-Commerce Minta Pemerintah Kembangkan Infrastruktur Digital
Pelaku e-commerce meminta infrastruktur perdagangan elektronik digital untuk disempurnakan agar potensi bisnis melalu internet bisa maksimal. Saat ini, e-commerce masih memanfaatkan teknologi yang terbatas.
Managing Director Kukuruyuk.com Stanly Stefano menyatakan, sebagian besar pengguna e-commerce belum bertransaksi secara digital. "Bagaimana kita mau besar kalau dari 262 juta penduduk Indonesia, cuma 40% pengguna kartu debit dan kredit?," kata Stanly pada diskusi tentang e-commerce di Jakarta, Rabu (23/8).
Dia berharap, pemerintah segera menyempurnakan infrastruktur untuk menunjang perdagangan digital. Selain sistem pembayaran, dia juga meminta agar akses internet bagi masyarakat di pelosok Indonesia bisa lebih cepat.
(Baca juga: Bos Alibaba, Jack Ma Resmi Jadi Penasihat E-Commerce Indonesia)
Menurut Stanly, penggunaan marketplace atau toko-toko online bakal lebih efektif dan efisien daripada pameran produk di mal. Hal ini menurutnya akan membantu para pengusaha kecil mengembangkan produknya.
Sementara Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, dan Perlindungan Konsumen idEA Even Alex Chandra mengatakan, kebutuhan internet masyarakat masih kurang diakomodasi pemerintah. Alasannya, masyarakat belum sepenuhnya dapat menggunakan jaringan terbaru, yaitu 4G plus.
Namun, Alex menyebutkan, saat ini pertumbuhan ekonomi e-commerce mencengangkan dengan infrastruktur yang apa adanya. Dia yakin banyak pengguna muda dan peralihan masyarakat untuk beralih ke transaksi digital bakal besar.
"Ke depannya saya lihat orang-orang bakal beralih ke online, terutama millenials," ungkapnya. (Baca juga: Dilirik Alibaba hingga Amazon, Begini Persaingan e-Commerce Indonesia)
Pengamat teknologi informasi dan komunikasi Heru Sutadi juga ekonomi digital mampu berkontribusi besar pada ekonomi nasional. Dia menjelaskan ekonomi Indonesia tidak akan bisa menyentuh angka 7% jika pemerintah tidak peduli dengan ekonomi digital.
"Ekonomi digital bisa menyumbang 1-1,5%," ucap Heru.
Di sisi lain, Direktur e-Business Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Azhar Hasyim menyatakan pemerintah masih menggodok sistem keamanan siber agar membangun tingkat kepercayaan pelaku e-commerce. Peraturan yang sedang dirumuskan Kemenkominfo berkaitan dengan safe harbour yang akan melindungi pelaku e-commerce.
(Baca juga: Terima Rp 14,6 Triliun dari Alibaba, Tokopedia Bangun Pusat Riset)
Dalam regulasi yang sedang dibahas tersebut, pelaku usaha bakal didaftarkan pemerintah agar tindakan pencegahan dan penelusuran kejahatan bisa ditangani pemerintah. "Jangan sampai pengguna e-commerce yang melakukan kejahatan, pelaku e-commerce yang disalahkan," ucap Azhar.
Selain keamanan siber, pemerintah juga tengah menyoroti masalah logistik dan pajak peraturan e-commerce. Azhar juga mengaku, saat ini, Kemenkominfo juga sedang menjalankan program 1.000 start-up.
