Fintech Lending Diklaim Sumbang Rp 26 Triliun ke PDB Indonesia
Secara tidak langsung, kondisi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan tenaga kerja. Hitung-hitungannya, kehadiran fintech menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang. Alhasil, fintech menyumbang pendapatan tenaga kerja Indonesia sebesar Rp 4,6 triliun per tahun. "Data yang menjadi dasar perhitungannya itu kami ambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.
Hanya, menurut Bhima, peran fintech kurang optimal karena beberapa hambatan. Di antaranya, prinsip pengenalan nasabah (Know Your Costumer/KYC) yang mengharuskan tatap muka dan tanda tangan basah; prosedur channeling dari lembaga jasa keuangan ke fintech yang belum jelas; dan, belum adanya sistem untuk fintech dalam penyelenggaraan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
(Baca juga: Tunda IPO, Tokopedia dan Bukalapak Fokus Perluas Pasar)
Direktur Aftech Ajisatria Suleiman pun merekomendasikan perlunya kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risiko fraud, dan juga melindungi konsumen yang beritikad baik. "Kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses ke layanan biro kredit," ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa aturan terkait e-KYC dari OJK memang sudah ada. Hanya, implementasi di level teknisnya belum maksimal, terutama yang bersifat lintas kementerian seperti dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Adapun, saat ini terdapat 66 fintech lending yang kini terdaftar di OJK. Seluruh fintech tersebut sudah menyalurkan pinjaman senilai Rp 7,8 triliun per Juli 2018.
