Fintech RI Tumbuh Tercepat di ASEAN, Transaksi Bakal Tembus Rp 1.400 T
Apalagi, pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan membutuhkan sarana digital. "Tidak hanya untuk pendidikan atau kesehatan tapi juga untuk pemerintahan," ujarnya.
Selain infrastruktur, Sri Mulyani menilai potensi ekonomi digital Indonesia yang besar hanya akan bisa diwujudkan dengan memperkuat regulasi yang ada. Salah satunya, dengan meningkatkan pengamanan kegiatan bertransaksi masyarakat melalui platform digital. Regulasi dibutuhkan agar transaksi digital dapat dilakukan secara aman. Keamanan data masyarakat harus diproteksi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menjelaskan, potensi ekonomi digital di Indonesia yang sangat besar merupakan buah dari bonus demografi Indonesia. Banyak penduduk Indonesia tinggal di daerah yang sulit dijangkau secara fisik baik dari segi ekonomi maupun sektor keuangan.
Dengan adanya digitalisasi, produk keuangan daerah hingga kegiatan ekonomi tidak harus hadir secara fisik. "Jadi kita punya ruang lebih luas untuk tumbuh," ujar Wimboh dalam kesempatan yang sama.
Kendati demikian, Wimbih menyebut terdapat beberapa risiko yang harus diperhatikan dalam mendorong pertumbuhan digitalisasi ekonomi Indonesia. Pertama, ketersediaan sinyal di seluruh jaringan agar produk digital bisa masuk ke seluruh pelosok Tanah Air.
Kedua, perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. "Ini Undang-Undang sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat memang tinggal didorong supaya cepat karena kalau sanksi penyalahgunaan data pribadi tidak pidana kurang gigit," kata dia.
Ketiga, memitigasi riisko siber karena Indonesia akan semakin terhubung ke seluruh dunia. Keempat, prinsip bisnis yang sama antar pelaku ekonomi dengan peraturan yang sama.
