OJK Godok Aturan soal Modal Inti dan Kredit Produktif Fintech Lending
Selain itu, OJK akan menerapkan aturan agar porsi pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat yakni menjadi 25% dalam tiga tahun secara bertahap. Pada tahun pertama 15%, kedua 20%, dan ketiga 25%.
Regulator juga menambah jumlah direksi dan komisaris di fintech lending. Pada aturan lama, minimal hanya satu orang baik posisi direksi maupun komisaris.
Dalam aturan baru, minimal harus memiliki masing-masing tiga orang direksi dan komisaris. Sedangkan untuk platform fintech lending syariah, harus mempunyai paling sedikit satu dewan pengawas syariah.
Selain regulasi baru tentang fintech lending, OJK akan memasukan startup di sektor ini sebagai objek dalam regulasi baru POJK 14 Tahun 2020. Ini untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada lembaga keuangan melalui restrukrisasi. Sebelumnya, hanya mengatur untuk industri multifinance.
Juru Bicara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, aturan baru dari OJK baik terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi maupun terkait restrukturisasi diharapkan bisa mendorong inovasi penyelenggara.
"Ini karena fintech tidak hanya mendorong Inklusi keuangan, tetapi yang lebih utama, pertumbuhan ekonomi inklusif," kata Taufan kepada Katadata.co.id, Selasa (24/11).
