Larangan OJK kepada Bank Dinilai Menghambat Pembentukan Bursa Kripto
Sebab, dana di bank milik masyarakat. “Mereka tidak boleh main-main menempatkan dana nasabah, terutama di aset yang punya fluktuasi tinggi,” katanya.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menambahkan, gesekan dengan OJK akan berdampak pada terlambatnya peluncuran bursa kripto. Sebab, fungsi lembaga keuangan, dalam hal ini bank, sebagai kustodian untuk perdagangan aset kripto.
Kustodian itu paling penting posisinya. “Jadi saya tidak heran kenapa peluncuran bursa kripto molor terus dari semester kedua 2021. Rupanya ada deadlock antara Bappebti dan OJK dalam melaksanakan perdagangan aset kripto yang diakui negara,” kata dia.
Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh K Harmanda mengklaim, asosiasi berupaya menempatkan perdagangan kripto sesuai aturan main. Selain itu, melengkapi perlindungan hukum.
“Industri ini sudah menerapkan rekomendasi terhadap APU/PPT, adanya pelaporan yang diwajibkan oleh Bappebti setiap harinya, dan melaporkan jika menemukan transaksi mencurigakan,” ujar Teguh.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menilai, kebijakan masing-masing otoritas tidak perlu dipertentangkan. Sebab, semua aturan bertujuan upaya melindungi masyarakat.
“Wilayah OJK berkaitan dengan perbankan, yang pasti bank paham betul hal yang dilarang termasuk jika penggunaan rekening itu dapat dianggap memfasilitasi kegiatan melanggar hukum,” kata Anto kepada Katadata.co.id, Selasa (8/2).
Bank tidak boleh melakukan transaksi atau trading komoditi. “Bahkan, tidak boleh menjadi agen penjual komoditi,” katanya.
Menurutnya, ekonom dan pelaku usaha di bidang kripto juga perlu mengedukasi masyarakat terkait investasi aset digital. Perlu juga memberi tahu soal lembaga mana yang memberikan izin, mengawasi, dan instansi mana yang menangani perselisihan.
