Nadiem Andalkan Validasi Berlapis agar Subsidi Internet Tepat Sasaran
Sekitar 6% lainnya yakni pengajar. Rinciannya dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
Namun Anggota Ombudsman RI Alvin Lie sempat menyampaikan bahwa dirinya menerima subsidi internet. “SMS notifikasi dari Telkomsel, kuota internet pendidikan bantuan Kemendikbud telah aktif,” kata dia melalui akun Twitter-nya @alvinlie21, beberapa waktu lalu (22/9).
Tim administrasi Kemendikbud kemudian merespons unggahan tersebut. “Berdasarkan data di pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti), Bapak tercatat sebagai mahasiswa S3 di Universitas Diponegoro. Kuota tersebut Bapak terima sebagai mahasiswa,” demikian dikutip.
Selain itu, pakar pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai bahwa subsidi itu hanya mengurangi pengeluaran orang tua. “Itu belum menyelesaikan keseluruhan masalah, karena 69 juta siswa kesulitan mengakses internet yang terbatas,” kata dia kepada Katadata.co.id, bulan lalu (31/8).
Survei U-Report Indonesia bertajuk ‘Rencana Kembali ke Sekolah di Masa Covid-19’ menunjukkan, banyak siswa kesulitan mendapatkan sinyal internet. Lalu 38% dari 3.839 responden merasa kurang mendapatkan bimbingan guru.
Tantangan lainnya, siswa tidak memiliki gawai yang memadai. Lalu tak bisa mengakses aplikasi belajar online dan minim pendampingan orang tua.
Survei itu dilakukan di seluruh Indonesia, namun mayoritas berdomisili di Jawa Barat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan, kementerian memberikan asistensi fiskal kepada 60 juta siswa untuk memastikan ketersediaan akses internet. Hanya ia tidak memerinci skemanya.
“Kami juga menambah spektrum frekuensi framing dan reframing, agar belajar mengajar berjalan baik," kata Johnny. Proses ini memungkinkan gambar pada platform video digital berjalan dengan baik.
Kementerian juga mengalokasikan anggaran Rp 16,9 triliun tahun depan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Alokasi anggaran itu sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada kemarin (23/9).
Kementerian akan memfokuskan anggaran itu untuk penyediaan infrastruktur digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebab, baru 70.670 dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia yang dapat mengakses layanan internet generasi keempat (4G).
Masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 4G secara penuh. Mayoritas atau sebanyak 9.113 di antaranya masuk 3T. Pemerintah menargetkan semua desa itu mendapatkan akses 4G pada 2022.
