Kominfo Minta Operator Telekomunikasi Perluas Cakupan 4G di Perdesaan
Itu bertujuan menghemat biaya pengembangan infrastruktur antar-operator. Apalagi, anggaran fiberisasi dan pembangunan infrastruktur di 3T dinilai besar.
Berbagi spektrum untuk operator seluler pun sudah masuk dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pada pasal 71, diatur tentang berbagi infrastruktur. Bagian ini mengubah Pasal 11, 28, 30, 32, 33, 34, 45, dan 47 UU Telekomunikasi.
Perubahan tersebut memungkinkan pemegang perizinan berusaha untuk bekerja sama dalam menggunakan spektrum frekuensi radio, maupun mengalihkannya. Namun harus dengan izin pemerintah pusat.
Selain itu, pemegang perizinan berusaha wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Besarannya berdasarkan penggunaan jenis dan lebar pita frekuensinya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail mengungkapkan bahwa berbagi infrastruktur dapat menghemat hampir setengah biaya. "Akan mengurangi cost 40%,” katanya saat mengikuti acara bertajuk ‘Unlocking 5G Benefits for the Digital Economy in Indonesia’, September lalu (24/9).
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys pun menyatakan biaya pengembangan infrastruktur memang sangat besar. Oleh sebab itu, perlu ada kolaborasi antara operator seluler dengan penyelenggara jaringan fiber optik.
UU Omnibus Law Cipta Kerja menurutnya mencakup kolaborasi tersebut. Namun, Merza belum memberikan komentar terkait efisiensi biaya fiberisasi dari adanya regulasi ini.
