Trump Mau Ubah Aturan Medsos, Mengapa Pendiri Facebook Kritik Twitter?

Fahmi Ahmad Burhan
29 Mei 2020, 08:36
facebook, twitter, donald trump, amerika serikat, media sosial
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/aww/cf
Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Ruang Kabinet Gedung Putih di Washington, Amerikat Serikat, Rabu (13/5/2020). Trump mengancam merubah UU Komunikasi AS yang di dalamnya memuat aturan terkait platform media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Menurutnya, Twitter bakal terus menunjukkan informasi yang salah atau disengketakan tentang pemilu secara global. "Lebih banyak transparansi dari kami sangat penting sehingga orang dapat dengan jelas melihat alasan di balik tindakan kami," katanya.

Sebelumnya, Twitter memeriksa kebenaran fakta cuitan Trump untuk pertama kalinya. Ada dua cuitan Trump yang dicek kebenarannya oleh Twitter.

Pertama terkait kemungkinan manipulasi dalam pemungutan suara 2020. Kedua terkait tuduhan pada mantan politisi Joe Scarborough atas kematian staf kongres Lori Klausutis. 

Trump memang mencuit tentang proses pemungutan suara pemilu AS pada Selasa (26/5). Trump menuduh, pemungutan suara menggunakan surat suara bisa menyebabkan manipulasi. Twitter kemudian menilai cuitan Trump itu sebagai informasi menyesatkan.

Hasil pemeriksa fakta di platform Twitter mengungkapkan bahwa tidak ada bukti dari klaim Trump itu. Twitter bahkan menambahkan tautan ke cuitan itu dengan informasi rujukan. Tautan itu membawa pengguna ke halaman terpisah yang diisi artikel informasi dan berita dari jurnalis juga pakar yang menyangkal klaim Trump.

Trump kemudian menuduh balik bahwa Twitter mencampuri urusan pemilu AS. Trump bahkan menandatangani perintah eksekutif yang mengancam hukuman terhadap perusahaan media sosial atas tuduhan bias.

"Kami di sini membela kebebasan berbicara dari salah satu bahaya terbesar," kata Trump dikutip dari Business Insider pada Kamis (28/9).

Perintah eksekutif itu memungkinkan Trump memberdayakan regulator federal dalam mengamandemen bagian 230 dari Undang-Undang Komunikasi AS. Bagian itu memang memberi perusahaan media sosial wewenang yang luas untuk memoderasi pembicaraan di platform mereka.

(Baca: Kerap Bersitegang dengan Trump Soal Virus Corona, Siapa Anthony Fauci?)

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...