AS Siapkan Rp 26,9 Triliun untuk Ganti Peralatan 5G Huawei
Ketua parlemen Nancy Pelosi dan pemimpin senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan, bantuan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Ini untuk jutaan siswa, keluarga dan pekerja yang menganggur untuk membeli broadband yang mereka butuhkan selama pandemi virus corona," ujar keduanya dalam pernyataan bersama.
Sedangkan Huawei kecewa dengan keputusan Federal Communications Commission (FCC) yang menghapus produknya dari jaringan telekomunikasi. “Ini menempatkan warga AS di perdesaan, yang sebagian besar kurang terlayani, pada risiko terkait layanan komunikasi,” kata perusahaan.
Selain pemerintah AS, FCC memang menetapkan ZTE dan Huawei sebagai ancaman terhadap keamanan nasional pada Juli lalu. "Kami menetapkan keduanya sebagai risiko keamanan nasional bagi jaringan telekomunikasi AS, dan untuk masa depan pengembangan teknologi 5G," kata Chairman FCC Ajit Pai, dikutip dari Phone Arena.
Selain dianggap sebagai ancaman oleh FCC dan masuk daftar hitam, afiliasi semikonduktor Huawei dikenakan sanksi oleh AS. Pada Agustus lalu, pemerintah Negeri Paman Sam menambahkan 38 afiliasi ke dalam blacklist, sehingga totalnya menjadi 152.
Akibat kebijakan ini, perusahaan semakin sulit mendapatkan pasokan perangkat. “Sejak Agustus ini menjadi semakin sulit,” kata Wakil Presiden Huawei untuk Eropa Abraham Liu kepada surat kabar Austria, Kurier, dikutip dari Reuters, Oktober lalu (11/10).
Ia mengatakan, Washington juga memeras produsen semikonduktor untuk tidak bekerja sama dengan Huawei. Akibat kebijakan ini, HiSilicon tak dapat memproduksi cip (chipset).
