Kominfo Gaet Swasta dan BUMN Bangun 4.200 Menara 4G di Desa
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan bisa membangun menara atau base transceiver station (BTS) jaringan internet generasi keempat alias 4G di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun ini. Namun, DPR ragu target ini dapat tercapai.
Apalagi, Kominfo hanya mampu membangun 1.200 BTS pada tahun lalu. “Target 4.200 BTS tahun ini bisa tercapai tidak?” kata Anggota Komisi I dari fraksi Golkar Christina Aryani saat rapat dengan Kominfo di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/2).
Menjawab pertanyaan itu, Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan, kementerian sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). “Pemetaan telah dilakukan dan telah dilaksanakan ground segment,” kata dia.
Pada akhir pekan lalu (29/1), Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pun menandatangani kontrak proyek penyediaan BTS di 2.700 desa. Ini terdiri dari paket satu dan dua yang mencakup Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sulawesi.
Paket pertama dan kedua masing-masing menyasar 1.364 dan 1.336 desa serta kelurahan. Untuk membangun infrastuktur ini, Bakti bekerja sama dengan tiga perusahaan yakni Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data.
Bakti Kominfo menargetkan untuk menyelesaikan lima paket pengadaan BTS 4G di daerah 3T hingga 2022. Penandatanganan kontrak untuk tiga paket lainnya yang berfokus pada Papua, bakal dilakukan pada akhir Februari.
Johnny menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan 9.113 desa dan kelurahan terakses 4G selama 2020-2022. Sebanyak 1.200 selesai dibangun pada tahun lalu.
Sebanyak 4.200 bakal dikebut tahun ini. Kemudian sisanya akan diselesaikan pada 2022.
Selain itu, ada 3.435 desa dan kelurahan di luar non-3T yang belum terakses 4G. Ini akan menjadi tanggungan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakannya.
“Kami telah berbicara dengan operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan BTS agar 2022 seluruh desa sudah terlayani sinyal 4G. Operator seluler menyampaikan semangat dan komitmen yang sama,” kata Johnny.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T itu masuk dalam program prioritas Kominfo. Selain itu, ada empat program utama lainnya yang akan dilakukan pada tahun ini.
Untuk menyelesaikan kelima program utama itu, Kominfo membutuhkan anggaran Rp 25,09 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Kominfo mendapatkan Rp 16,96 triliun, yang Rp 860,3 miliar di antaranya refocusing terkait pandemi corona.
Alhasil, anggaran dalam DIPA Kominfo Rp 16,09 8 triliun. “Ada kekurangan Rp 8,13 triliun,” kata Johnny.
Sedangkan untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kominfo usul Rp 2,12 triliun. Sebanyak Rp 1,34 triliun di antaranya untuk komunikasi publik, dan Rp 779 miliar guna penyediaan akses internet di fasilitas kesehatan.
Johnny mengatakan, ada kebutuhan akses internet 3.216 fasilitas layanan kesehatan. “Pembangunan ini sejak kuartal keempat 2020,” kata dia.
Dengan begitu, total kekurangan anggaran mencapai Rp 10,25 triliun yang terdiri dari Rp 8,13 triliun untuk program reguler dan Rp 2,12 triliun terkait PEN. “Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi untuk penambahan anggaran itu. Ini terus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.
