Situasi Politik Memanas Jelang Pemilu, Migrasi TV Digital Ditunda?
Stasiun televisi konvensional bergantung pada iklan. “Saat siaran analog off, pemirsa langsung drop sekali, peminat iklan juga akan turun,” ujarnya.
Namun DPR menilai bahwa penundaan migrasi ke TV digital sulit dilakukan. “Kalau menunda, artinya mengabaikan UU. Artinya setuju dgn 3 periode. Jangan sampai begitu,” kata anggota Komisi I dari fraksi PDIP Junico BP Siahaan.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin khawatir, penundaan pelaksanaan migrasi ke TV digital justru dimanfaatkan oleh politikus. “Ada yang mengeluhkan kader partai tertentu memberikan set top box (kepada warga),” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I lainnya Muhamad Farhan.
Namun Direktur Viva Group Neil R Tobing kembali mengingatkan bahwa sulit untuk migrasi ke TV digital menyeluruh pada 2 November.
Apalagi jumlah vendor set top box hanya 38. “Meskipun bertambah dari sebelumnya hanya delapan, kalau diminta satu juta atau 20 juta per 2 November, itu sesuatu yang sulit terjadi,” katanya.
Ia pun memberikan referensi pelaksanaan migrasi ke TV digital di dua negara Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia menggelar ASO sejak 2020, tetapi masih tetap menyediakan siaran analog.
Hal itu karena ada masyarakat yang tinggal di pedalaman, sehingga kualitas siaran masih jelek.
Langkah seupa ditempuh oleh Thailand. “Siarannya simulcast, berbarengan antara TV digital dan TV analog,” ujar Neil.
“Usulan kami, kita bisa melakukan skema yang sama. Di daerah yang sudah siap, karena efek ASO tidak besar, bisa dilaksanakan pada 2 November. Sedangkan sisanya dilakukan bertahap,” katanya.
Komisi I DPR pun masih akan membahas pelaksanaan migrasi dari TV analog ke TV digital dengan pelaku usaha dan Kominfo. Oleh karena itu, belum ada keputusan terkait penundaan maupun solusi lainnya.
