Ada Usulan Bentuk Lembaga Publisher Rights, Google Wajib Gaet Media RI
Usman menjelaskan, aturan Publisher Rights sudah berjalan di beberapa negara, termasuk Australia. Di Negeri Kanguru, lembaga pelaksana kebijakan berada di bawah KPPU.
"Banyak benchmark yang bisa kami pakai sebagai dasar untuk membentuk lembaga ataupun pelaksanaan ini," kata Usman.
Di Indonesia, Rancangan Perpres Publisher Rights secara garis besar terdiri dari substansi kewajiban platform digital seperti Google untuk bekerja sama dengan perusahaan pers atau media demi mendukung jurnalisme berkualitas.
Namun draf Rancangan Perpres Publisher Rights atau Hak Penerbit itu masih dibahas.
Jika benar akan dibentuk lembaga baru, maka instansi itu yang akan membuat aturan turunan Publisher Rights atau Hak Penerbit. “Aturan turunan tentang mekanisme kerja sama, baik bagi hasil iklan, kompensasi, remunerasi, pelatihan atau dalam bentuk lain seperti materi,” kata dia.
