Jokowi Minta Penurunan Stunting Berfokus di 10 Provinsi

Jokowi menginginkan agar penurunan angka stunting bisa diintegrasikan dengan program perlindungan sosial pemerintah.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
5 Agustus 2020, 12:52
Jokowi Minta Penurunan Stunting Berfokus di 10 Provinsi.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden meminta upaya penurunan angka stunting difoksukan di 10 provinsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta upaya penurunan stunting berfokus di 10 provinsi. Pasalnya, provinsi tersebut memiliki angka prevalensi stunting yang tertinggi di Indonesia

Adapun kesepuluh provinsi yang dimaksud Jokowi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. 

"Kita fokus saja untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting yang tertinggi," ujarnya  saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).

Jokowi lantas meminta arahannya tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada gubernur di 10 provinsi tersebut. Dari gubernur, Jokowi berharap arahannya bisa terus disampaikan ke tingkat bupati atau wali kota hingga kepala desa.

Alhasil, para pejabat daerah ini bisa lebih fokus dan konsentrasi penurunan angka stunting. Dengan demikina, ini bisa berkontribusi terhadap perbaikan prevalensi stunting secara nasional.

Hingga 2019, Jokowi menyebut tingkat prevalensi stunting di Indonesia sudah mencapai 27,6%. Angka ini menurun 9,4% dibanding 2013 lalu yang sebesar 37%.

"Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan kepada Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto), kita harus bisa diturunkan menjadi 14% pada 2024," katanya. 

Lebih lanjut, Jokowi pun menginginkan agar penurunan angka stunting bisa diintegrasikan dengan program perlindungan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selain itu, penurunan angka stunting juga diharapkan bisa dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga tidak mampu.

Strategi pencegahan stunting lain, Kepala Negara ingin akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu tidak berhenti di tengan pandemi virus coron. Beberapa pelayanan seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta suplemen vitamin A dan makanan pendamping ASI bagi ibu menyusui harus tetap dilakukan. 

Dia juga meminta aspek promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu hamil dan keluarga terus digencarkan. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin memahami upaya pencegahan stunting.

"Saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, serta relawan. Kami harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat," ujarnya.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait