Pemerintah Terbitkan Aturan Penjualan Emas Digital

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan regulasi yang mengatur penjualan emas digital.
Michael Reily
18 Februari 2019, 16:18
Emas Antam
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Petugas menunjukkan imitasi emas logam mulia produk PT Aneka Tambang (Antam) yang dipamerkan di gerai Antam dalam sebuah pameran di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/9).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan regulasi yang mengatur penjualan emas digital. Penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka itu diatur lewat Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019.

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan regulasi tersebut akan mengatur kelembagaan pasar fisik emas dengan persyaratan yang spesifik terkait kelembagaan. Termasuk juga mengatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat penyimpan emas yang mencakup standar mutu dan kemurnian.

Wisnu menjelaskan, pedagang fisik komoditas emas digital wajib menjadi anggota bursa dan juga anggota kliring untuk dukungan pembentukan harga di bursa berjangka. “Kewajiban ini diharapkan dapat melindung nilai di bursa berjangka secara fisik dan digital, serta menjadi market maker atau penyedia likuidita di bursa berjangka,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/2). 

(Baca: Pemerintah Terbitkan Aturan Perdagangan Mata Uang Kripto)

Advertisement

Dia juga menuturkan, peraturan memberikan ruang bagi inovasi perdagangan emas digital dari yang telah ada serta memberi kepastian akomodasi para pedagang emas digital melalui kelembagaan Pedagang Fisik Emas Digital.

Peraturan juga menjelaskan mekanisme transaksi emas digital, seperti jual-beli, cicil, cetak, titip, serta hal lain. Pedagang fisik emas digital juga wajib menerapkan ketentuan anti-cuci uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Selain itu, pedagang emas digital wajib menjamin kualitas dan ketersediaan emas serta menempatkan emas pada tempat penyimpanan yang wajib berlokasi di Indonesia. Untuk keamanan dana, pedagang fisik emas digital juga diharuskan menggunakan rekening terpisah pada lembaga kliring berjangka.

(Baca juga: Bappebti Targetkan Aturan Cicilan Emas Online Terbit Bulan Depan)

Kemudian, Lembaga Kliring Berjangka juga akan melakukan fungsi delivery versus payment (DvP). Aturan juga mencakup penyelesaian perselisihan secara perdata.

Wisnu menjelaskan pemerintah mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. “Kami berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut,” ujarnya.

Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait