Jelang Debat, Cawapres Diminta Komitmen Sahkan RUU Masyarakat Adat
Krista mengatakan, pemerintah seharusnya segera mengakui tanah milik masyarakat adat dan memastikan bahwa perusahaan pertambangan dan pemurnian nikel menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.
"Seharusnya pemerintah Indonesia juga segera menghentikan perizinan semua pembangkit listrik tenaga batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang digunakan untuk memasok listrik ke kawasan industri," ujarnya.
Dia menambahkan, perusahaan pertambangan juga harus memberikan kompensasi penuh dan adil kepada seluruh anggota masyarakat atas tanah mereka. Perusahaan pertambangan harus membuang limbah dengan benar untuk meminimalkan pencemaran lingkungan.
Manager Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, mengatakan transisi energi ke bioenergi masih menimbulkan masalah dengan masyarakat adat. Misalnya pembukaan lahan untuk pemanfaatan bioenergi banyak berdampak pada masyarakat setempat.
“Selain mengeluarkan emisi, pembukaan hutan lahan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat adat atau warga sekitar,” kata Amalya.
Amel mencontohkan banyak masyarakat adat yang menjadi korban dalam pembebasan lahan di Pulau Siberut Mentawai. Ia mengatakan, pembangunan tiga PLTBm di Pulau Siberut, Mentawai, mengakibatkan deforestasi terhadap hutan adat, perubahan corak produksi masyarakat adat, dan mengancam ketahanan pangan serta budaya lokal.
Dia mengatakan, banyak lahan sawah dan perkebunan rusak hingga hasil laut semakin berkurang karena praktik co-firing pada PLTU Indramayu 1. Selain itu, gangguan pernapasan dan penglihatan akibat asap PLTU menyerang masyarakat sekitar.
