Heru Budi Ingin Bangun Pulau Sampah, Anggaran Pengelolaan Bakal Lebih Tinggi
Ringkasan
- Perdagangan karbon internasional akan dimulai pada 20 Januari 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, mendorong pengurangan emisi dan peluang ekonomi baru.
- Sistem perdagangan karbon otomatis SRN PPI akan mencatat transaksi secara transparan, menerbitkan sertifikat untuk proyek yang mengurangi emisi.
- Perdagangan karbon internasional akan melibatkan empat proyek besar, termasuk pembangkit listrik dan minihidro, yang diharapkan berkontribusi pada pengurangan emisi global dan perekonomian Indonesia.
Membuat ringkasan dengan AI Pakar lingkungan menanggapi rencana Pj Gubernur Jakarta untuk membangun pulau sampah untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek. Pembangunan pulau khusus untuk pengelolaan sampah tersebut dinilai membutuhkan lebih banyak anggaran dibandingkan tempat pengelolaan akhir (TPA) biasa.
Sekretaris Jendral Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia, Lina Tri Mugi Astuti, mengatakan rencana pemerintah provinsi Jakarta untuk membangun pulau sampah merupakan hal yang baik jika dipertimbangkan secara matang. Salah satunya adalah mempertimbangan kondisi pulau sampah yang harus memiliki topografi landai, sehingga pengendalian dampak pencemaran air lebih mudah.
"Pulau sampah juga jauh dari pemukiman sehingga dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan dapat diminimalkan," ujarnya ujar Lina kepada Katadata, Rabu (28/8).
Meski begitu, menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan anggaran lebih besar jika akan membangun pulau sampah. Pasalnya biaya pengangkutan sampah ke pulau tersebut akan lebih besar jika dibandingkan TPA biasa.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memikirkan pemanfaatan sampah yang akan dibawa ke pulau tersebut sehingga tidak sekedar ditumpuk begitu saja. Salah satunya dengan mengelola sampah menjadi energi.
Menurutnya, dalam pembangunan pulau sampah ataupun kegiatan lainya pasti akan menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk itu, diperlukan perhitungan yang cermat berbasis metode ilmiah dalam memprakirakan dampak serta membuat rencana pengelolaan dan pemantauan untuk memitigasi dan menanggulangi risiko.
"Membuat sistem pemimemilih teknologi yang tepat, lakukan feasibility study yang benar, membuat dokumen AMDAL yang serius tidak sekedar dokumen, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan yang benar," ungkapnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
