Pengusaha Energi Surya Keluhkan Empat Aturan ke Menko Darmin

Ketiga, skema Build Own Oparate Transfer (BOOT). Dalam skema ini, aset pembangkit listrik yang dibangun pengembang swasta menjadi milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) setelah kontraknya berakhir. Para pengembang swasta pun tidak tertarik membangun pembangkit listrik dari EBT.

Terakhir, Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018. Aturan ini memuat formula perhitungan listrik PLTS atap ke PLN. Dalam regulasi tersebut, perhitungan energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor ke sistem jaringan PLN berdasarkan nilai kilowatt hour (kWh) ekspor, yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor, dikali 65 % tarif listrik.

Padahal awalnya nilai ekspor dihitung 100 %, bukan 65 %. Dengan formula itu, penjualan listrik ke PLN akan terkena potongan sebesar 35%. 

Sebelumnya, surat pengajuan revisi regulasi ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. "Mungkin masih dibahas internal (Kementerian ESDM). Tapi untuk Kemenperin saya monitor kemungkinan besar disetujui," ujar Andhika.

(Baca: BUMN Diajak Bersinergi Kejar Target Pembangkit Listrik Tenaga Surya)