Cina Setop Pendanaan, 66% Proyek PLTU Batu Bara Baru di Asia Batal
Rencana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru yang direncanakan di Asia menyusut signifikan menyusul janji Cina untuk mengakhiri pembiayaan proyek-proyek terkait batu bara di luar negeri.
The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) melaporkan bahwa kapasitas PLTU batu bara yang akan dibangun, kecuali di India dan Cina, akan menyusut 66% dari 65 gigawatt (GW) menjadi 22 GW dari sekitar 28 proyek.
Selain itu hanya kurang dari 30% proyek yang telah mendapatkan pendanaan (financial close). "Janji Cina untuk menghentikan pembiayaan PLTU di luar negeri akan memicu gelombang pembatalan proyek tersebut," tulis laporan tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu (10/11).
Saat ini PLTU batu bara dalam tahap pra-konstruksi berada di delapan negara, antara lain Bangladesh, Indonesia, Laos, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Menurut laporan tersebut, hampir semua proyek PLTU yang direncanakan di Bangladesh dan Sri Lanka sekarang menghadapi pembatalan.
Sedangkan di Indonesia, sesuai RUPTL 2021-2030, sekitar 65% dari PLTU batu bara yang direncanakan berpotensi batal jika Cina menarik dan membatalkan pembiayaannya. Proyek tersisa yang kemungkinan akan dilanjutkan adalah proyek pembangkit di kawasan industri.
Ditambah lagi dengan adanya komitmen negara G-20 yang juga akan mengakhiri pembiayaan publiknya untuk pembangunan PLTU batu bara. Maka kemungkinan besar dari 22 GW itu juga akan menghadapi risiko pembatalan pada tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, laporan tersebut menyebutkan masih ada sekitar 43 GW proyek yang sedang dibangun di seluruh Asia. "Daftar pembiayaan yang mau dan mampu mendanai batu bara semakin berkurang. Pembangunan PLTU batu bara baru tidak sesuai dengan janji-janji yang dibuat negara-negara Asia pada COP26. Ini tidak masuk akal secara finansial,” ujar Analis CREA Isabella Suarez dan salah satu penulis laporan tersebut.
Pada 3 November lalu, Indonesia bergabung dalam komitmen "Global Coal to Clean Power Transition Statement". Perjanjian itu dideklarasikan untuk meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih dan menghentikan pembangkit listrik batu bara paling lambat 2040-an.
Tapi Indonesia mengecualikan klausul 3, yaitu menghentikan perizinan baru, konstruksi, dan pembiayaan langsung untuk proyek pembangkit batu bara baru yang belum dihentikan. Indonesia juga mempertimbangkan untuk mempercepat pensiun PLTU batu bara ke 2040-an, tergantung bantuan keuangan dan teknis internasional.
Menurut Pusat Kebijakan Pengembangan Global Universitas Boston, jika semua pembangkit listrik tenaga batu bara luar negeri yang dibiayai Cina yang sekarang sedang dibangun atau sedang direncanakan batal, dunia dapat menghindari produksi 646 juta ton emisi karbon dioksida atau CO2 per tahun.
Peneliti di Global Energy Monitor Russell Gray mengatakan bahwa masa depan dari 28 proyek pembangkit listrik yang tersisa saat ini di Asia sudah terlihat suram.
"Pembatalan proyek-proyek tersebut akan menghemat lebih dari US$ 27 miliar (Rp 384 triliun) biaya modal untuk teknologi rendah karbon, efisiensi energi, serta perluasan dan modernisasi jaringan. Asia juga terhindar dari tambahan 103 juta ton emisi CO2 setiap tahun," ujarnya.
Pembiayaan Batu Bara di Asia Mengering
Selain Cina, Korea dan Jepang juga akan menghentikan dukungannya terhadap proyek yang berkaitan dengan batu bara, salah satunya dalam bentuk proyek PLTU. Bahkan Asian Development Bank (ADB) telah menghentikan dukungannya terhadap seluruh proyek yang berkaitan dengan bahan bakar fosil.
ADB kini tidak akan membiayai proyek-proyek seperti PLTU batu bara, penambangan batu bara, serta produksi dan eksplorasi minyak dan gas alam.
"Secara global pembiayaan batu bara telah mengering, baik dari asuransi, utang, ekuitas," kata analis dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Tim Buckley, seperti dikutip dari Channel News Asia pada Senin (24/5).
Buckley menambahkan bahwa jika perbankan menghentikan pembiayaan, batu bara akan mati karena batu bara tidak bankable tanpa subsidi pemerintah. Simak databoks berikut:
ADB mengumumkan perubahan besar kebijakannya menyusul peningkatan permintaan untuk menghentikan dukungan terhadap proyek-proyek yang tidak selaras dengan upaya pencegahan perubahan iklim.
“Batu bara dan bahan bakar fosil lainnya telah memainkan peran besar dalam memastikan akses energi untuk pembangunan ekonomi kawasan. Tapi mereka belum menyelesaikan tantangan tersebut sedangkan penggunaannya membahayakan lingkungan dan mempercepat perubahan iklim,” tulis ADB.
Meski demikian ADB tidak menutup pintu dukungannya untuk proyek-proyek gas di masa depan, namun dengan persyaratan tertentu. Korea Selatan dan Jepang lebih dulu mengumumkan penghentian dukungannya terhadap proyek-proyek energi fosil, khususnya batu bara.
"Untuk menjadi netral karbon, sangat penting bagi dunia untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara," kata Presiden Korsel Moon Jae-in beberapa waktu lalu.
