Tiga Poin Aturan Baru PLTS Atap yang Berpotensi Hambat Bauran EBT
Menurut Fabby, penetapan sistem kuota bisa mempengaruhi pengguna PLTS atap, termasuk skala industri. Sistem tersebut bisa menghambat jika kuota yang diatur terlalu kecil dibandingkan dengan minat industri dan investor.
"Katakanlah potensi pasarnya ada 1 GW lalu hanya dikasih kuota 250 MW atau 400 MW kan itu terlalu kecil. Jadi sistem kuota itu bisa menghambat itu kalau tidak diatur secara konvensional,” katanya.
Padahal, menurut Fabby, minat sektor industri untuk memasang PLTS atap tinggi. Misalnya saja anggota Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menargetkan memasang PLTS atap hingga 500-700 MW di 2024.
Fabby meyakini kebutuhan PLTS atap anggota AESI di sektor industri dan bisnis akan meningkat di 2025. Potensi penambahan kapasitas PLTS atap juga bisa didapatkan dari segmen dan industri yang lain.
3. Implementasi aturan
Fabhy mengatakan, implementasi aturan baru tersebut sulit dilakukan dengan kondisi tidak adanya net metering dan adanya sistem kuota. Kondisi tersebut berpotensi mempersulit perizinan pemasangan PLTS atap.
Fabby berharap PLN tidak mempersulit pemasangan PLTS atap dengan berbagai syarat dalam aturan baru tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan PLTS atap di Indonesia tidak terhambat.
