Risiko RI Kejar-kejaran Memenuhi Lonjakan Listrik Pusat Data

Pertumbuhan pusat data atau data center di Indonesia mulai menghadirkan tantangan baru bagi sistem ketenagalistrikan. Bukan hanya karena kebutuhan listriknya besar, tetapi karena permintaannya tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur listrik.

Senior Specialist Climate Resilient and Sustainability dari perusahaan konsultan bisnis AMANA Sofwan Hakim mengatakan kebutuhan listrik data center dapat mencapai empat kali lipat dibandingkan industri konvensional. Kebutuhan tersebut semakin besar pada pusat data yang menjalankan layanan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Data center AI ini membutuhkan delapan sampai sembilan kali lipat dibandingkan data center lainnya,” kata dia saat membuka sesi diskusi di Katadata SAFE 2026, Jakarta, pekan lalu.

Besarnya kebutuhan listrik tersebut bukan satu-satunya tantangan. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal karena fasilitas ini dituntut zero downtime alias beroperasi tanpa gangguan.

Sofwan menyebut kebutuhan listrik data center di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 2,7 gigawatt (GW) pada 2030. Namun, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembangunan pusat data.

Dia mengatakan data center umumnya dapat dibangun dalam satu hingga tiga tahun. Sedangkan pembangunan pembangkit energi surya dan angin misalnya, dapat membutuhkan waktu satu hingga lima tahun. Jika dihitung sejak tahap perencanaan, pengadaan hingga konstruksi, pembangunan pembangkit dapat memerlukan waktu lima hingga 15 tahun.

“Tantangannya adalah bagaimana agar laju pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini bisa mengikuti laju pembangunan data center,” ujarnya.

Permintaan Listrik Sudah Bergerak ke Skala Gigawatt

Gambaran mengenai cepatnya perubahan kebutuhan listrik tersebut juga terlihat dari pengalaman PT PLN (Persero) dalam melayani pelanggan data center.

Wakil Presiden Akuisisi Pelanggan dan Layanan Khusus PLN Fauzi Arubusman mengatakan sekitar tiga tahun lalu permintaan listrik dari data center masih berada pada skala kilovolt-ampere (kVA). Sekitar dua tahun kemudian, permintaan tersebut mulai masuk skala megawatt (MW). Kini, "Permintaan sudah gigawatt,” ujarnya, dalam diskusi yang sama. 

Data PLN menunjukkan, saat ini perusahaan setrum negara tersebut memiliki 159 pelanggan data center. Sebanyak 99 persen berada di Jawa, terutama Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Konsentrasi tersebut tak lepas dari kesiapan infrastruktur kelistrikan dan fasilitas pendukung lainnya di wilayah ini. 

Fauzi menjelaskan, teknologi data center semakin hari semakin boros listrik. Saat ini, kebutuhan energi terbesar data center adalah untuk pendinginan. Namun ke depan, kebutuhan energ akan membesar untuk mendukung fungsi AI yang semakin canggih. 

“Sekarang kenapa daya AI masih kecil, karena masih dalam tahap diajari, aneka data dimasukkan, tapi begitu sudah mulai proses running, sudah mulai berpikir itu daya besar. Nah, daya listrik (yang besar) dibutuhkan pada saat itu," ujarnya. 

Perkiraan PLN soal kebutuhan listrik AI bahkan lebih besar dari yang disebut Sofwan. Bila permintaan listrik dari data center baru 580 MW pada 2026, maka dalam empat tahun mendatang atau pada 2030, permintaannya diperkirakan mencapai 3,5 GW. “Enam kali lipat,” kata dia. Dalam presentasi pejabat PLN lainnya, bahkan terkuak potensi permintaan 25,3 GW pada 2034. 

Di sisi lain, PLN disebut membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk pembangunan 1 GW. Dan perkembangannya sekarang, 1 GW adalah permintaan untuk satu titik data center. Dia pun menjelaskan bahwa PLN akan mendukung kebutuhan listrik data center. Namun, perlu ada regulasi agar kepentingan nasional tetap terjaga. 

Dia pun merujuk pada pengalaman Malaysia dan Singapura yang kewalahan memenuhi kebutuhan energi data center. "Mereka secara sumber daya angkat tangan, kita akan mencapai titik itu juga karena kebutuhan yang begitu besar," ujarnya.

Persebaran Pelanggan Data Center PLN (Presentasi PLN di Katadata SAFE 2026)