Industri Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, 58 Merek Sudah Produksi di RI
Fasilitas Konversi Motor Listrik
Namun perlu diakui, jumlah bengkel konversi motor saat ini masih terbatas. Inilah sebabnya Kementerian Koperasi dan UKM turut serta memberikan dukungan dengan menyediakan fasilitas di Smesco sebagai bengkel konversi motor listrik.
Smesco secara konsisten memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka memiliki kemampuan dalam melakukan konversi dari motor berbahan bakar ke motor listrik. Langkah ini membuka kesempatan lebih luas bagi mereka untuk terlibat aktif dalam industri yang sedang berkembang ini.
"Saya harap, dukungan yang terus-menerus dari Pemerintah, BUMN, usaha besar, dan asosiasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui green electric mobility sangat penting," ujarnya.
Langkah ini, kata Teten, memungkinkan Indonesia untuk berperan dalam rantai pasok global kendaraan listrik, mendorong kemajuan industri sepeda motor listrik lokal, meningkatkan TKDN, serta kapasitas produksi secara keseluruhan.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan, banyak negara yang menyatakan minat dan mendukung industri EV di Indonesia. Hal itu terbukti dengan kehadiran perwakilan negara seperti China, Vietnam, maupun Thailand yang hadir dalam event tiga hari Inabuyer EV Expo 2023 di Jakarta.
Tak hanya itu, kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini pun telah mencatatkan beberapa peningkatan transaksi dan komitmen dari pihak buyer dengan para pelaku atau pemilik brand EV.
"Inabuyer EV Expo 2023 mencatatkan nilai transaksi B2C (Business to Customer) sebanyak 156 unit dengan nilai sebesar Rp 2,08 miliar. Serta potensi B2B (Business to Business) dan B2G (Business to Government) sebanyak 32.431 unit dengan nilai Rp 423,56 miliar," kata Budi.
Selain itu, Inabuyer EV Expo 2023 juga menghasilkan mandatory K/L termasuk BUMN untuk secara bertahap mengganti kendaran konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik. "Saya harap, kalau bisa harus ada tim pengawas dalam menjalankan mandatory ini. Kami pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," kata Budi.
