Indonesia Serukan Strategi Wujudkan Laut yang Aman di Konferensi PBB
"Untuk mengatasi kesenjangan non-teknis, solusinya dengan target untuk memastikan respons dini dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan komunikasi risiko melalui pendidikan komunitas, meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat, dialog, kemitraan pemerintah-swasta, dan sebagainya," kata Dwikorita saat menjadi pembicara kunci pada Sesi 3 Plenary, Safe and Predicted Ocean dalam UN Ocean Decade Conference di Barcelona, dikutip Rabu (17/4).
Dwikorita mengungkapkan, kesenjangan antarnegara yang pertama dalam hal kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan. Ia menyebut banyak negara yang gagal menerapkan pertukaran data antarlembaga ataupun antarnegara, serta tidak adanya kerangka hukum untuk Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS).
Kesenjangan kedua terkait prasarana pengamatan dan sistem pemantauan karena jaringan observasi yang dimiliki masih manual, serta keterbatasan anggaran untuk otomatisasi pemantauan dan transmisi data. Kesenjangan ketiga terkait prakiraan dan prediksi numerik yang belum dapat dilakukan karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sarana prasarananya.
Kesenjangan keempat dalam hal peramalan berbasis dampak di mana banyak negara dalam prakiraan dan peringatan yang dikeluarkan tidak memiliki informasi mengenai potensi bahaya dan kerentanan wilayahnya.
Selanjutnya, kesenjangan kelima dalam hal pengamatan data, yakni kurangnya data observasi khususnya di lautan. Keenam, kesenjangan pada layanan peringatan dan multi-hazard early warning systems karena masih banyak negara yang tidak memiliki kapasitas mumpuni untuk memperkirakan bahaya kumulatif dan dampaknya yang berjenjang.
